bakabar.com, BANJARBARU - Praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan destruktif masih menjadi perhatian serius Polda Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah pencegahan, pembinaan dan edukasi terhadap nelayan terus digencarkan agar kelestarian ekosistem laut tetap terjaga.
Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa edukasi terhadap nelayan menjadi kunci dalam menekan praktik-praktik perikanan yang merusak lingkungan.
“Edukasi nelayan tentang bahaya illegal fishing menjadi fokus penting dalam pembinaan. Ini bagian dari upaya menjaga ekosistem laut agar tetap lestari,” ungkap Yudha dalam Sinergitas Penanganan Destructive Fishing, Rabu (29/10).
Praktik destructive fishing seperti penggunaan bahan peledak dan racun tidak hanya menimbulkan kerusakan permanen ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan nelayan dan menurunkan hasil tangkapan mereka.
Data terbaru menunjukkan produksi ikan di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sekitar 12 persen dalam tujuh tahun terakhir. Produksi yang semula mencapai 179 ribu ton di akhir 2017, turun menjadi 158 ribu ton hingga pengujung 2024.
“Kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak cepat. Pengawasan yang terarah dan sinergi antarpihak mutlak diperlukan agar praktik penangkapan ikan ilegal bisa ditekan,” tegas Yudha.
Diketahui pengelolaan sumber daya kelautan hingga 12 mil laut merupakan kewenangan Pemprov Kalsel sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun wilayah maritim ini menghadapi tekanan berat akibat aktivitas destruktif di laut.
Di sisi lain, ditemukan berbagai kendala yang dihadapi nelayan. Mulai dari rendahnya kepatuhan terhadap regulasi seperti NIB, SIPI, dan SIUP, hingga keterbatasan modal, teknologi, dan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan.
“Kami berharap terjalin kesepahaman antara nelayan di Kalsel dan pesisir Jawa dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa melakukan destructive fishing,” harapnya.
