bakabar.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono merancang program baru untuk bedah kampung kumuh di sejumlah Rukun Warga (RW) di Ibu Kota sekaligus melaksanakan upaya menekan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kampung kumuh cukup banyak, pengentasan 'stunting' sekalian kemiskinan ekstrem sehingga satu lokasi kami bisa atasi dua," kata Heru setelah memberi nama anak gajah dan jerapah di Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, Jumat (3/2).
Dalam program itu, rencananya Pemprov DKI menggandeng swasta melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.
Baca Juga: Ratusan Rumah Kumuh akan 'Didandani' Pemprov DKI Jakarta
Di sisi lain, Pemprov DKI rencananya menambah penerangan di kawasan kumuh melalui penambahan lampu penerangan jalan.
"Nanti kami prioritaskan di RW kumuh, tempat yang kurang pencahayaan," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Afan Adriansyah Idris menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat di Jakarta ada 450 RW kumuh.
Baca Juga: Jadi Provinsi Terpadat, Penduduk Pemukiman Padat Kampung Pulo Tinggal Tanpa Atap
Dari jumlah itu, sebanyak 200 RW di Ibu Kota sudah mendapatkan penanganan. Sedangkan sisanya sebanyak 250 RW akan mendapat pembenahan secara bertahap hingga tahun anggaran 2026.
Bahkan, kampung kumuh di permukiman padat itu tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai karena jarak satu rumah dengan yang lain berdekatan.
Saat ini, Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI sedang merapikan data kasus tengkes di Jakarta untuk mempercepat intervensi langsung berdasarkan nama dan alamat.
Baca Juga: Jadi Provinsi Terpadat, Penduduk Pemukiman Padat Kampung Pulo Tinggal Tanpa Atap
Sementara itu, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlah kasus tengkes di Ibu Kota diperkirakan mencapai sekitar 110 ribu kasus atau sekitar 14 persen.
Selain kasus tengkes, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mendata jumlah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota per Maret 2022 mencapai sekitar 95.668 kasus atau naik 0,29 persen jika dibandingkan Maret 2021.
Adapun persentase kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 0,89 persen dari total jumlah penduduk DKI yakni mencapai 10,7 juta jiwa.
Beberapa indikator kemiskinan ekstrem di antaranya lantai rumah masih tanah dan pengeluaran per orang per hari hanya mencapai sekitar Rp11.633 atau kurang dari Rp350 ribu per bulan.
