bakabar.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi damai di 22 provinsi, Selasa (17/5).
Aksi yang digelar serentak mulai pukul 10.00 Wita itu dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO).
Faktanya pelarangan ini tersebut berdampak langsung kepada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Jakarta akan menjadi sentra utama aksi tersebut Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya pendemo akan menuju Istana Presiden bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan usulan.
Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota, serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia.
Kemudian aksi keprihatinan itu juga dilakukan serentak di hari dan jam yang sama di 146 kabupaten/kota DPD Apkasindo dari 22 provinsi.
“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia,” papar Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, seperti dilansir CNN.
Lima Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Apkasindo berencana menyampaikan lima pesan kepada pemerintah. Berikut rinciannya:
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak penurunan harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya, karena berdampak langsung kepada harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal. Apkasindo meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan TNI/Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Penetapan Harga TBS.
“Sekarang harga TBS dalam Permentan tersebut hanya ditujukan untuk petani yang bermitra dengan perusahaan,” jelas Gulat Manurung.
“Padahal petani yang bermitra hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,72 juta hektar. Sementara 93 persen sisanya yang merupakan petani swadaya terabaikan,” tandasnya.
