bakabar.com, JAKARTA - Wakil menteri hukum dan HAM periode 2011-2014 Denny Indrayana kembali bersuara terkait pemakzulan Presiden Jokowi.
"Surat terbuka saya kepada DPR terkait dengan pemakzulan Jokowi, ditanggapi beragam. Beberapa merespons bahwa dasar impeachment (pemakzulan) tidak cukup kuat," jelas Denny melalui keterangan tertulis, Senin malam (12/6).
Denny pun menjelaskan satu contoh kasus skandal Moeldoko (Moeldokogate) dan membandingkannya dengan skandal Watergate dalam sejarah Amerika Serikat.
Baca Juga: Denny Indrayana: Jokowi Layak Dimakzulkan!
Diketahui, skandal tersebut memaksa Presiden Richard Nixon mundur dari jabatannya demi menghindari pemecatan atau impeachment.
Menurutnya, impeachment di Indonesia dan Amerika sama-sama diatur dengan konstitusi. Ada empat delik impeachment dalam konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi ke dalam konstitusi Indonesia.
Pertama treason atau pengkhianatan terhadap negara, kedua bribery (penyuapan), ketiga other high crime (kejahatan tingkat tinggi); dan terakhir misdemeanors (perbuatan tercela). Di Indonesia selain empat delik itu, menurutnya, ada dua tambahan lain. Yakni ‘korupsi’ dan ‘tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden’.
Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: Jokowi Layak Dimakzulkan hingga Ganjar Pede Menang Pilpres Satu Putaran
Dengan konsep delik impeachment yang hampir sama, seharusnya, kata Denny, dasar pemakzulan Watergate yang terjadi dalam sejarah 1972-1974 terhadap Presiden Richard Nixon, dapat juga diterapkan kepada Presiden
Jokowi.
"Baik Moeldokogate maupun Watergate, mempunyai karakteristik yang relatif sama," jelas doktor hukum jebolan Universitas Melbourne satu ini.
"Bahkan,Moeldokogate punya dampak yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Watergate," sambung senior advokat Integritylaw tersebut.
"Dengan melihat perbandingan Watergate dan Moeldokogate di atas (lihat tabel), harusnya tidak sulit untuk dimulai proses pemakzulan jika partai politik di DPR mau menggunakan haknya," jelas Denny.
Baca Juga: Mahfud Minta Denny Indrayana Kawal Anies agar Tak Dituduh Menjegal
Yang menjadi persoalan sekarang, menurutnya, adalah koalisi yang terjadi bukan kooperasi atau kerja sama. Tapi, beralih rupa menjadi kolusi saling kunci terhadap kemungkinan munculnya kasus hukum di antara kekuatan politik yang ada.
Akibatnya, kata Denny, pemakzulan yang seharusnya secara teori dapat dilakukan akhirnya secara politik memang tidak mudah dijalankan. Bukan karena Jokowi tidak melanggar delik pemakzulan, "tetapi karena kekuatan koalisi
di DPR tidak melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pelanggaran impeachment yang nyata-nyata dilakukan Presiden Jokowi."
