bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perlunya akselerasi peremajaan sawit rakyat yang baru tercapai 200 ribu hektar pada 2022 dari target 540 ribu hektare.
Untuk itu, pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui skema kemitraan antara pekebun dan perusahaan mitra dengan sejumlah syarat, antara lain penggunaan benih yang tersertifikasi, pengelolaan kebun sesuai kriteria ISPO, dan komitmen dari perusahaan untuk menjadi off taker.
“Dengan syarat tersebut, tentu kami mendorong ketersediaan bibit harus bisa disiapkan secara baik dan juga kerja sama off-taker agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini termasuk membuat program ini bankable,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (9/3).
Berdasarkan data 2022, Airlangga menyebut 717 anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menguasai 3,69 juta hektare atau sekitar 22 persen dari luas tutupan sawit nasional yang tersebar di 21 provinsi.
Baca Juga: Syarat Pemerataan Ekonomi, Menko Airlangga: Pemerintahan Bebas Korupsi
Melalui Munas XI Gapki yang diselenggarakan pada Rabu (8/3), dia berharap kepengurusan baru Gapki berkontribusi nyata terhadap percepatan pencapaian target peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)
“Pemerintah mendorong seluruh anggota Gapki optimis terhadap prospek perekonomian nasional. Kita ketahui bahwa sawit ini menjadi salah satu minyak nabati yang diminati dunia dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak nabati lain,” terangnya.
Pemerintah akan berupaya agar kelapa sawit Indonesia bisa terus berdaya saing di pasar ekspor karena telah menjadi komoditas ekspor andalan. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perkebunan sawit bisa menyerap secara langsung 16 juta tenaga kerja baik yang bekerja langsung di kebun maupun pekerja tidak langsung.
“Perusahaan kelapa sawit juga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berkontribusi besar pada penerimaan devisa non migas di tahun 2022 sebesar 12,76 persen,” tandasnya.
