Apkasi Expo 2023

Percepatan Investasi, Menteri Bahlil: Bupati Perlu Perhatian Soal Izin

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada para bupati se-Indonesia soal percepatan investasi di daerah masing-masing.

Featured-Image
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri AEO 2023 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7). Foto: apahabar.com/Rizky Dewantara

bakabar.com, JAKARATA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada para bupati se- Indonesia soal percepatan investasi di daerah masing-masing.

Bahlil juga mengingatkan para kepala pemerintahan kabupaten untuk selalu mendorong terjadinya percepatan investasi. Untuk itu, hal-hal terkait perizinan harus diperhatikan.

Sambung Bahlil, soal perizinan jangan sampai diperlambat ketika investor telah tertarik untuk menanamkan modalnya di sebuah kabupaten tertentu. Pasalnya, investasi tersebut akan berdimensi luas terhadap pembangunan daerah.

"Karena menahan izin orang sama dengan menahan tercipta lapangan pekerjaan, menahan pendapat negara dan pertumbuhan ekonomi kita," terang Bahlil di hadapan wartawan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Sabtu, (22/7).

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Puji Apkasi Otonomi Expo 2023

Hal lainnya, menurut Bahlil, pemerintah kabupaten perlu sigap dalam memberikan respons positif saat mengetahui adanya investor yang tertarik berinvestasi. Hal itu sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyongsong hadirnya investasi di daerahnya.

"Perlu respons atau tindakan yang sigap saat adanya investor yang akan melakukan investasi di daerahnya," ujarnya.

Respons cepat, ungkap Menteri Investasi sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah daerah (kabupaten) dalam mencari peluang baru pendapatan asli daerah. Melalui respons cepat, pihak investor akan percaya terhadap keseriusan yang ditawarkan pemerintah setempat.

"Itu sangat penting dilakukan, agar orang merasa percaya, nyaman dan aman untuk melakukan investasi di daerahnya," kata Bahlil.

Baca Juga: Kejar Investasi Rp 1.400 T, Pengamat: Politik Memanas Ganggu Stabilitas

Hal terakhir, terang Bahlil, pemerintah kabupaten perlu membuat klasifikasi terkait dengan skala prioritas daerah. Hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.

"Terakhir, harus mengklasifikasikan mana bagian yang skala prioritas dalam mendorong investasi," pungkasnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner