Pemkab Tapin

Penyaluran Dana Desa, Tapin Terbaik Kedua se Kalsel

apahabar.com, RANTAU – Pada penyaluran dana desa, Kabupaten Tapin sukses meraih predikat terbaik kedua se Kalimantan…

Featured-Image
Bupati Tapin HM Arifin Arpan saat menghadiri seminar diselenggarakan KPK RI di Mahligai Pancasila. Foto-Humas Pemkab Tapin

bakabar.com, RANTAU - Pada penyaluran dana desa, Kabupaten Tapin sukses meraih predikat terbaik kedua se Kalimantan Selatan.

Bupati Tapin, HM Arifin Arpan menyampaikan dirinya merasa sangat senang Kabupaten Tapin mendapatkan evaluasi dari KPK tentang penyaluran dana desa terbaik kedua di Kalimantan selatan.

“Alhamdulillah penyaluran dana desa di Tapin berhasil meraih terbaik kedua se Kalimantan Selatan,” ungkapnya usai kegiatan, Kamis (2/12).

Menurut Bupati, bahwa dirinya selalu menegaskan kepada kepala desa agar selalu transparan dalam mengelola dana desa baik itu pendapatan ataupun pengeluaran dana desa.

Karena dana yang dititipkan untuk pembangunan di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Tapin selalu menekankan kepada aparat desa agar dapat mengelola dana desa secara transparan,” tegasnya.

Apa yang diraih Tapin mengemuka pada Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK RI.

Seminar sendiri menjadi rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2021 yang bertema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi".

Seminar dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, turut dihadiri Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, dengan narasumber Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin.

Diketahui, adapun materi yang disampaikan dalam seminar yakni terkait Titik Rawan Pengadaan Barang dan Jasa dan rekapitulasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Audit Investigasi PBJ.

Kedua Penguatan Sistem dan Aplikasi untuk Meminimalisir Fraud dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Dan yang terakhir Pola Pendampingan Kementerian PUPR dalam Meningkatkan Kualitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Pemerintah Daerah.



Komentar
Banner
Banner