bakabar.com, MARTAPURA - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar menggelar workshop Satu Data Statistik Sektoral.
Kegiatan dibuka Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith di Aula Barakat Setda Banjar, Kamis (10/6).
Workshop Satu Data Statistik Sektoral dengan tema “Mari Kita Wujudkan Satu Data Kabupaten Banjar” tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Satu data ini kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data.
Aidil Basith mengatakan tujuan dari Workshop Satu Data Statistik Sektoral yaitu memberikan panduan kepada pengelola data dari masing-masing SKPD, dalam melaksanakan tugasnya mengiput data sektoral masing-masing di aplikasi yang disiapkan.
Keberhasilan pembangunan daerah memiliki indikator, antara lain kondisi data statistik sektoral yang menjadi acuan pengambilan kebijakan dalam pembangunan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pentingnya data pasti, terintegritas, dan berkesinambungan sebagai bahan bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan. Keputusan akan salah apabila data salah, keputusan akan lemah apabila datanya kurang,” terang Basith.
Ia berharap dengan kegiatan ini semua SKPD dapat menginput data secara berkala sehingga bisa mewujudkan Satu Data Kabupaten Banjar.
Workshop menghadirkan narasumber Koordinator Fungsional Intergrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar Arrahman Adnani dan Analis Sistem Informasi DKISP Banjar M. Ali Hanafiah.
Peserta juga diajak untuk berdiskusi terkait materi, dengan moderator Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar Akhmad Syarwani.
Pada workshop juga diserahkan surat keputusan Bupati Banjar tentang pembentukan tim pengelola data statistik sektoral di Pemkab Banjar.
"Tim pengelola yang berasal dari masing-masing SKPD ini akan melakukan pengelolaan data secara berkelanjutan yang akan mencapai keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," jelas Akhmad Syarwani.
