bakabar.com, MARTAPURA - Dampak banjir di Kabupaten Banjar terus bertambah. Hingga awal Januari 2026, bencana hidrometeorologi ini telah merendam sembilan kecamatan dan membuat lebih dari 122 ribu warga terdampak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat hingga 12 Januari 2026.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, banjir kini melanda 121 desa dan kelurahan.
Total warga terdampak mencapai 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.353 jiwa, seiring tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan optimal.
“Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air meningkat dan genangan semakin luas. Untuk itu, status tanggap darurat kami perpanjang sampai 12 Januari 2026,” ujar Wasis dalam konferensi pers di Aula Mini Barakat, Martapura, Selasa (6/1/2026).
Dalam penanganan warga terdampak, Pemkab Banjar mengoptimalkan distribusi bantuan melalui dapur umum resmi.
Dapur umum tersebut dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Saat ini dapur umum sudah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat,” kata Wasis.
Selain itu, Pemkab Banjar juga menyiapkan pembukaan dapur umum tambahan yang berlokasi di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Dapur ini nantinya akan melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua skema utama, yakni distribusi makanan siap saji ke titik-titik pengungsian serta penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako oleh BPBD.
“Distribusi bantuan dilakukan secara rutin dengan melibatkan Bupati Banjar, SOPD terkait, relawan, dan berbagai elemen masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea yang memimpin konferensi pers tersebut mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam penanganan banjir.
“Kami mengharapkan dukungan aktif dari media, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat agar penanganan banjir ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Yudi juga menyebutkan, Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT), di luar anggaran masing-masing OPD.
“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan status kebencanaan ini, akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat juga terbuka. Insya Allah anggaran ter-cover,” katanya.
Pemkab Banjar memastikan terus melakukan evaluasi pendistribusian logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperbarui data, mempercepat distribusi bantuan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat,” pungkas Yudi.
Baca Juga: Minus Kadisdukcapil, Pemkab Banjar Lantik 3 Pejabat
