bakabar.com, JAKARTA - Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama meminta pemerintah menyasar wajib pajak (WP) baru. Termasuk yang berstatus shadow economy.
Kata dia, dari shadow economy. Pemerintah bisa mendapatkan ekstensifikasi yang seharusnya.
"Dari situ (shadow economy) kita bisa memperoleh tax ratio yang naik, karena pembayar pajak juga naik bukan itu itu aja,” jelasnya pada diskusi Sudah Tepatkah Arah Kebijakan Pajak Kita Dalam RAPBN 2024? di Penang Bistro Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (29/8).
Baca Juga: KSPI Tuntut Kenaikan Upah Buruh, Apindo: Terlalu Dini
Dia mengatakan. Pengusaha sudah gerah dengan para pelaku usaha shadow economy. Yang mana tak terpantau dalam radar pajak.
Pasalnya, Indonesia memiliki potensi shadow economy. "Hampir 26 persen masyarakat atau seperempat kue perekonomian RI di shadow economy," terangnya.
Artinya, terdapat potensi penerimaan pajak dari 26 persen para masyarakat yang belum terdeteksi.
"Seharusnya mampu dihimpun, membantu menopang APBN," ungkapnya.
Baca Juga: Keketuaan ASEAN 2023, Apindo: RI Bisa jadi Lokomotif Dedolarisasi
Biar tahu saja. shadow economy berkaitan erat dengan seluruh aktivitas ekonomi baik yang dilakukan individu, rumah tangga, maupun perusahaan dengan tujuan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban administrasi di institusi pemerintah, termasuk perpajakan.
Biasanya, aspek ketenagakerjaan yang terindikasi ke dalam shadow economy berkaitan dengan administrasi hingga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Persoalan lain adalah banyaknya sektor yang masih menggunakan tenaga kerja dengan penghasilan di bawah PTKP sehingga dapat terlepas dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).
