bakabar.com, JAKARTA - Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah setelah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju dan mengangkat kepala staf TNI Angkatan Darat (kasad) baru.
"Reshuffle kabinet ini tampaknya mencerminkan usaha Presiden Joko Widodo untuk mengkonsolidasikan otoritasnya, dengan mengangkat figur-figur yang memiliki loyalitas kuat kepadanya tanpa harus membagi loyalitas kepada partai politik tertentu," kata Vishnu Juwono di Depok, Jawa Barat, Kamis.
Pada Rabu (25/10), Jokowi mengangkat kembali Armand Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo karena tersangkut kasus dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
Kemudian, Jokowi juga melantik Letjen TNI Agus Subianto dari posisi wakil kasad menjadi kasad.
Baca Juga: Adian Ungkap Akar Konflik Jokowi-PDIP: Soal Perpanjangan Jabatan
Menurut Vishnu, langkah Jokowi itu menjadi penting mengingat Pemilu 2024 sebentar lagi memasuki masa kampanye.
Putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun ikut bertarung sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.
Upaya Jokowi dalam perombakan terbaru kabinet itu juga menjadi lebih mendesak dengan situasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, figur yang cukup berpengaruh di kabinet Jokowi, saat ini sedang sakit dan tidak aktif dalam kabinet selama lebih dari dua pekan.
Armand Sulaiman, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentan di periode pertama pemerintahan Jokowi, diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan posisi barunya.
Baca Juga: Mahfud Ngaku Telah Kantongi Izin Kampanye dari Jokowi
Vishnu menjelaskan tantangan terbesar yang dihadapi Armand adalah mendorong pemerintah terwujudnya swasembada pangan secara menyeluruh melalui pertanian.
Namun, Vishnu menilai Armand juga akan menghadapi kritik, terutama dari aktivis lingkungan terkait proyek pemerintah Food Estate yang dianggap merusak lingkungan.
Beberapa tindakan, seperti pembebasan lahan 600 hektare hutan alam di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang berpotensi memicu pelepasan 250 ribu ton emisi karbon, menjadi perhatian utama.
Selain itu, masalah tumpang tindihnya regulasi, otoritas, dan data pangan antara Kementan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Statistik, serta Badan Pengelola Pangan Nasional, semakin menambah kompleksitas masalah dalam mencapai swasembada pangan.
Baca Juga: Tanggapi Isu Dinasti Politik, Jokowi Sebut Rakyat yang Menentukan
Dalam situasi politik yang semakin panas menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, lanjut Vishnu, Armand Sulaiman diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan untuk menghindari dampak negatif terhadap rakyat.
Sementara itu, terkait posisi kasad, Agus Subianto memiliki tanggung jawab cukup berat dalam memastikan keamanan teritorial di Indonesia. Selain itu, Agus juga harus menjaga netralitas TNI Angkatan Darat (AD) selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Rakyat akan mengawasi dengan cermat untuk memastikan netralitas TNI, apalagi karena Gibran Rakabuming Raka ikut bertarung.
Menyikapi berbagai tantangan itu, Vishnu mencatat bahwa stabilitas politik dan ketersediaan pangan merupakan dua aspek krusial yang harus dijaga.
Baca Juga: Anies Yakin Jokowi Tak Pakai Fasilitas Negara untuk Menangkan Gibran
Dia berharap bahwa Armand Sulaiman dan Agus Subianto dapat memenuhi tugas mereka dengan baik, menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia, serta memastikan kepentingan rakyat diutamakan dalam setiap kebijakan.
Vishnu pun mengingatkan bahwa era politik yang semakin panas dan mendekati Pemilihan Umum 2024 akan menuntut kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, dengan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
