bakabar.com, JAKARTA - Pengamat desak Pemda dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperhatikan kemiskinan masyarakat sekitar. Sebabnya, kemiskinan di sekitar IKN masih tinggi.
Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah. Menurut dia, masyarakat sekitar IKN harus diberikan pekerjaan untuk mengatasi kemiskinan.
Permasalahannya, tingkat pendidikan masyarakat di sekitar IKN tergolong rendah dan tidak memenuhi syarat bekerja. Karenanya, persoalan ini juga tergantung investor di sana.
Baca Juga: Segera! Groundbreaking Swasta Megaproyek IKN September Ini
Kendati begitu, Pemda dan Otorita IKN bisa juga memberikan bantuan sosial. Hal ini untuk membantu kesehahteraan mereka.
"Harus diberikan pekerjaan, diberikan tunjangan-tunjangan, bisa juga dibuatkan rumah susun," ujar Trubus kepada bakabar.com, Senin (4/9).
Selain itu, Trubus menyebut bahwa kemiskinan di IKN bukan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sebabnya, Pemerintah Pusat sudah menyerahkan ke otorita IKN sesuai dengan Undang-Undangnya.
"Sekarang yang harus didorong adalah kepala Otorita IKN yang harus melek kepada masyarakat di sana," ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.
Baca Juga: Eks Timses Presiden Ikut Bekingi Tambang Ilegal di IKN!
Untuk diketahui, Otorita mengaku akan memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar megaproyek IKN. Faktanya, masih banyak warga miskin di sana.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 74.460 warga miskin di sekitar IKN. Rinciannya, 11.590 di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 62.870 di Kutai Kartanegara.
Fakta itu jelas jadi catatan tak elok. Sekalipun Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengklaim akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
"Warga lokal di kawasan IKN adalah warga saya. Bahkan kesejahteraan warga adalah target kami," ucapnya dikutip dari rilis yang diterima, Senin (4/9).
