bakabar.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro menyebut perkara korupsi crude palm oil (CPO) diduga dijadikan alat menjegal Airlangga Hartarto.
"Iya ini salah satu refleksi dari politisasi hukum jadi setiap kita menapaki tahapan pemilu itu ada saja yang seolah hukum bisa mengatakan banyak hal dan bisa mengeliminasi elite-elite tertentu yang dianggap mungkin tidak bisa ikut angkut atau didikte, nah ini yang tidak sehat," kata Siti kepada bakabar.com di Gedung Joeang 45, Menteng, Senin (31/7).
Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: 5 Cawapres Ganjar hingga Ancaman Dor Ajudan Airlangga
Menurutnya, hukum seharusnya ditegakan agar keadilan di Indonesia terjaga bukan malah disalahgunakan menjadi alat untuk menjegal.
"Hukum itu menjadi alat, jadi justru yang muncul adalah sebetulnya supremasi politik bukan supremasi hukum," ujarnya.
"Akhirnya itu yang membuat mengapa demokrasi kita silang sengkarut dan tak bermakna, ini masalahnya," sambung dia.
Baca Juga: Golkar Sebut Pertemuan Airlangga dan Puan Bawa Stabilitas Politik
Terlebih dalam menghadapi agenda Pemilu 2024, penegakan hukum mesti berdiri tegak tanpa dibumbui dengan politisasi hukum.
"Justru dengan pemilu itu ingin mengatakan bahwa penegakan hukum itu eksis. Maka kita naik kelas, kualitas kita jadi lebih bagus kompetisi kontestasi lebih sehat karena diarahkan pada betul-betul ini kompeten, dia profesional, dia punya managerial, leadership, intregitas atau tidak. Lah itu fokusnya ke sana dan ini tidak," jelasnya.
"Kita tidak boleh diam, kita harus umumkan itu tidak benar. Karena nanti ending-nya akan akumulasi ketidakpercayaan itu lalu muncullah konflik, sengketa pemilu, silang sengkarut pemilu itu yang tidak bagus menurut saya," pungkasnya.
