apahabar, PALANGKARAYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) H Jimmy Carter angkat bicara soal tudingan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Sebelumnya, Agustiar mengkritik kesimpulan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa hari lalu.
Bahkan Agustiar menilai DPRD Kalimantan Tengah sengaja menghambat upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan perannya menangani pandemi Covid 19.
“Apa yang dibilang Pak Agustiar itu tidak benar. Pada dasarnya DPRD sangat mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini,” kata Jimmy, Sabtu (25/4).
Menurut Jimmy, tidak ada maksud DPRD Kalimantan Tengah untuk menghambat angggaran penanganan wabah corona, yang diajukan Pemprov Kalteng.
Tetapi hanya meminta transparansi alokasi penggunaan anggaran supaya tepat sasaran dan pemerataan untuk semua masyarakat Kalteng.
“Dengan demikian fungsi budgeting dan kontrol kami juga berjalan. Yang digunakan adalah uang rakyat. Jadi kami harus tahu ke mana uang tersebut dialokasikan,”ujarnya.
Sebab, lanjutnya dana yang diajukan sebesar Rp500 miliar lebih itu tidak sedikit. Padahal APBD hanya Rp 5,3 triliun.
Kalau dibandingkan dengan provinsi tetangga, Kalimantan Selatan, APBD lebih besar dari Kalteng, tapi mengajukan anggaran di bawah Pemprov Kalteng.
Padahal Kalsel terutama di Banjarmasin sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menyusul penerapan di empat kabupaten.
“Tentunya mereka memerlukan anggaran yang lebih banyak. Tapi pada kenyataannya mereka malah lebih sedikit dari kita,” ujarnya.
Namun menurut adik kandung Bupati Barito Utara itu dalam hal ini tidak mempermasalahkan besar kecilnya anggaran yang diajukan.
Hanya saja, hendaknya Pemprov Kalteng transparan. Karena pihaknya harus mengetahui ke mana anggaran tersebut dialokasikan dan disalurkan, termasuk item anggarannya untuk apa saja.
“Apa yang kami lakukan semua untuk kepentingan rakyat, wajib hukumnya kami sebagai rakyat yang dipilih menjadi pengemban amanat rakyat untuk tahu kegunaan uang untuk kesejahteraan rakyat terutama di saat kita menghadapi dalam penanganan covid 19 ini,”tegasnya.
Jiimy juga menyayangkan tudingan keterlambatan pembahasan dan pencairan alokasi dana tersebut. Karena apa yg dituduhkan ke DPRD Kalteng itu terkesan asal-asalan tanpa tahu duduk persoalan.
Reporter: Ahc23
Editor: Fariz Fadhillah
