Enam hari sudah berlalu. Euforia pemungutan suara yang jadi prosesi puncak Pemilu Serentak 2019 masih membekas. Dari kacamata sejumlah lembaga survei, Prabowo Subianto kemungkinan mengulang cerita manis pada Pilpres 2014 lalu. Lantas, kenapa Prabowo Subianto begitu superior di mata masyarakat Kalsel?
Rizal Khalqi, BANJARMASIN
Mastuki adalah pedagang sate keliling. Hari-harinya dihabiskan untuk berdagang sate di Jalan Haryono MT, Banjarmasin.
Pria berdarah Madura ini yakin terpilihnya Prabowo bakal membawa perubahan bagi Kota Baiman.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya juga suara Prabowo akan menang di sini,” kata pria 49 tahun itu.
Di kendali pemerintahan sekarang, kata dia belum memberikan dampak serius pada dapur Mastuki. Termasuk harga kebutuhan pokok di bawah empat tahun pemerintahannya.
“Harga ayam, dari zaman sebelum Jokowi pun terus naik. Jokowi jadi presiden harganya terus naik,” ujar Mastuki.
“Kalau Prabowo jadi Presiden siapa tahu akan lebih enak. Gaji PNS, TNI, Polisi dinaikkan, dan sate pun makin banyak yang beli,” ujarnya lagi.
Hampir lima tahun menjabat, Mastuki merasa tak melihat harapan baru di pemerintahan sekarang. Juga, tak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Mazuki menilai sosok karismatik Prabowo memiliki daya pikat tersendiri.
Serupa dengan Irsyadi. Pegawai swasta ini terkesan pada sosok Prabowo yang dulunya adalah pimpinan elite militer. Selama 20 tahun mengabdi dan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Prabowo juga merupakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD atau Pangkostrad.
Di matanya, sosok bekas mantu Soeharto itu punya sedikit kemiripan serta kegagahan Raja Banjar pada umumnya. Soal ketegasan dan kewibawaan, tercermin di sosok Prabowo.
“Seperti dalam khayalan masing-masing. Sosok lulusan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memang dikenal tangguh. Tegas dan tangkas dalam mengayomi bawahannya,” jelas dia.
Menurutnya, sosok seperti Prabowo akan membuat masyarakat Indonesia makin makmur. Lain dari itu pria 32 tahun itu juga menginginkan perubahan.
Sebagai kepala keluarga, naiknya kebutuhan sehari-hari juga turut dirasakanya, utamanya, tarif listrik.
“Di rumah itu biasanya, dalam sepekan pulsa listrik cuma Rp50 ribu. Sekarang sudah menjadi Rp100 ribu. Jika ditotal dalam sebulan harus mengeluarkan Rp400 ribu untuk biaya listrik,” kata dia.
Kementerian ESDM, mengutip artikel milik Detikfinance, menetapkan skema kenaikan tarif listrik secara bertahap sebanyak 3 kali untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA.
Pada 2017 misalnya, berdasar Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 (Permen ESDM 28/2016), ada tiga kali penyesuaian tarif yang terjadi di 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017, berubah sekitar 30% di tiap tahap.
Selain kebutuhan pokok dan biaya listrik, turunnya harga jual karet juga dikeluhkan oleh para petani. Harapan supaya Prabowo bisa memperbaiki harga karet juga diutarakan salah seorang petani karet di daerah Tabalong.
“Kami petani karet merasa tidak aman. Harga karet yang tiba-tiba turun blak-blakan membuat semangat pun anjlok,” kata Hadi petani karet di Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Dibanding pemerintahan sebelumnya, harga karet bisa mencapai angka Rp20-25 ribu Kg. Jika harga sedang buruk, harga karet paling sedikit bisa dijual di harga Rp15-20 ribu per Kg.
Beda halnya sekarang, turunnya harga karet tidak sebanding dengan kenaikannya.
“Sekarang kalau turun bisa Rp1.000 per/Kg. Tapi kalau naik hanya Rp500 per/Kg,” jelasnya. “Harga jual pun saat ini di bawah Rp15 ribu per/kg,”
Soal ini, turut dibenarkan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Kalselteng Andreas Winata. Kepada bakabar.com akhir Februari lalu, penurunan harga jual karet membuat petani ‘malas’ untuk menyadap karet.
"Iya. Enam bulan terakhir ini produksi turun 30-40 persen," kata Ketua Gapkindo Kalselteng Andreas Winata.
Soal harga, kata dia, penurunan yang terjadi tak terlepas dari meningkatnya produksi karet oleh sejumlah negara tetangga. Dari pengamatannya, karet-karet produksi kebun masyarakat saat ini juga kurang bisa bersaing.
"Mau menaikkan harga karet, saya rasa Presiden pun tak akan bisa, apa lagi kepala daerah," sambungnya
Dikutip di laman www.kompasiana.com, pada tahun 2010 hingga 2013, harga karet di Kalsel bisa mencapai Rp15.000-Rp20.000.
Pada 2011-2012, kisaran harga Rp15.000-Rp12.000 dan tahun 2012-2013, turun berkisar Rp12.000, Rp10.000 dan Rp8.000. Sedangkan di awal 2014 sampai kini, harga hanya berkisar Rp6.500.
Harapan akan perubahan juga diungkapkan warga milenial di kota Banjarmasin. Meity, 23 tahun, merasakan gejolak perekonomian kian terasa di era pemerintahan sekarang.
Di tengah panasnya debat calon presiden putaran terakhir, Jokowi, sang capres petahana, justru memilih mengangkat soal e-Sports. Dari kaca matanya, yang dibutuhkan masyarakat tak jauh daripada peningkatan kesejahteraan.
“Mestinya bicara soal e-Sports itu belakangan. Soal itu, hanya mendorong kesejahteraan,”
Bagi dia, program kartu yang diumbar-umbar pemerintah sekarang belum sepenuhnya berhasil, semisal Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, ataupun Kartu Sembako.
“Realisasi itu bagaimana, itu anggarannya dari mana, yang sekarang saja bengkak,” katanya.
“Pemerintah sekarang hanya bisa melakukan kebijakan kecil, tidak bisa menjangkau kebijakan yang besar,” keluhnya lagi.
Apa yang diutarakan Mastuki, Irsyadi, Hadi serta Meity merupakan segelintir gambaran nyata dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang mengindikasikan Prabowo yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak di Kalsel.
Di luar itu, di Banua, sang petahana sebenarnya menargetkan mampu menggaet 66,5 persen suara pemilih.
Dengan dukungan mayoritas kepala daerah di Kalsel, TKD Jokowi-Amin yakin bisa meraup hasil maksimal di Kalsel. Target 70% kemenangan yang dicanangkan.
Tercatat, Jokowi kerap menyambangi Bumi Antasari sejak pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pertama, Jokowi menginjakkan kaki di kota seribu Sungai, Banjarmasin, Jumat 15 September 2017 silam.
Kala itu eks gubernur DKI Jakarta, itu membuka acara Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) X bertempat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
Jokowi bahkan berjumatan di Masjid Raya tersebut, kemudian dilanjutkan dengan acara pembagian sertifikat tanah di Gedung Sultan Suriansyah, serta menyerahkan KIP, dan Program Keluarga Harapan (PKH), di halaman kantor wali kota Banjarmasin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga kembali bersafari di Banua. Dengan menghadiri peringatan Haul ke-13 Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari atau dikenal sebagai Guru Sekumpul, Ahad malam, 25 Maret 2018.
Terakhir, masih terbesit di benak masyarakat Kalsel yakni Kampanye Akbar Jokowi di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu, 27 Maret 2019. Ribuan pendukungnya tumpah ruah di stadion kebanggaan masyarakat Banua.
Jokowi berswafoto bersama masyarakat Kalsel. Beberapa program pun terus ditawarkan. Dari pembangunan infrastruktur rel kereta api, Kartu Prakerja, Kartu Sembako Murah sampai dengan Kartu Kuliah.
Segala upaya yang dilakukan tim Jokowi di Kalsel rupanya tak cukup. Berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei Jokowi hanya memperoleh tak kurang dari 30 persen.
Banua masih menjadi lumbung suara Prabowo. Terlebih pada Pilpres 2019 ini menjadi daerah penyumbang suara terbesar kedua secara nasional dengan perolehan lebih dari 60 persen untuk 02.
Jika ditelisik lebih jauh, hasilnya mirip dengan pemilihan pada 2014 lalu. Menggandeng Hatta Rajasa, Prabowo mendulang 941.800 suara atau 50,1 persen, unggul sekira 1 persen dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kala itu, Prabowo unggul hampir di 13 kabupaten/kota. Sementara, Jokowi hanya unggul di Kotabaru, Tanah Bumbu, Barito Kuala (Batola), dan Balangan.
Keunggulan suaranya, untuk masing-masing daerah tadi, Jokowi sukses mengantongi 88.379 suara atau 60,4 persen suara pemilih di Kotabaru, dan Tanah Bumbu 64,3 persen atau 93.242 suara.
Begitu pula, Jokowi unggul 50,4 persen atau 71.966 suara, dan Balangan di mana Jokowi mendulang 32.915 suara atau 52,9 persen.
Jokowi-Ma’ruf Kalah di ‘Kandang’ NU
Kekalahan Jokowi menyimpan tanda tanya besar. Kalsel selama ini dikenal sebagai basis Nahdlatul Ulama (NU) sejak zaman orde baru.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Samahudin Muharram menilai, terjadi pergeseran di tengah masyarakat Kalsel pasca reformasi ini.
Tentunya, semua tak lepas dari perkembangan informasi yang kian masif. Sehingga, tatanan dan penilaian masyarakat juga lebih objektif.
Akhirnya, kata dia, masyarakat Kalsel terlebihnya warga NU tak ingin lagi digiring dengan politik identitas masa lalu. Tempo dulu para tokoh agama lebih banyak melibatkan masyarakat dalam politik identitas keagamaan.
“Saat ini atas perkembangan informasi, mereka lebih bebas memberikan penilaian akan capres dan cawapres,” ucap mantan orang nomor satu di KPU Kalsel ini kepada bakabar.com.
Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Kyai Mar’uf Amin, kata dia, belum cukup mampu memengaruhi suara Kalsel.
Malah, masyarakat cenderung memilih pasangan Prabowo-Sandi dibandingkan Jokowi-Ma’ruf.
“Mereka tak terlalu terpengaruh dengan latar belakang Kyai Ma’ruf,” cetusnya.
Atas perkembangan informasi pula, sambung dia, masyarakat lebih leluasa mengetahui rekam jejak kedua Paslon.
Terkait isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo, jelas dia, ini tak juga tak berlaku signifikan.
Lantaran hampir setiap Pemilu berlangsung, isu tersebut terus digembar-gemborkan oleh pasangan lawan. Termasuk kala Prabowo menjadi cawapres Megawati, pada Pilpres 2009 silam.
“Tanpa adanya pembuktian untuk diproses secara hukum,” jelas dia.
Terakhir, mengenai konsep Islam Nusantara, tambah dia, ini juga tak terlalu berpengaruh terhadap pemilih Kalsel. Mengingat, konsep islam nusantara itu, kata dia, masih belum dipahami masyarakat Banua.
“Masyarakat di Kalsel sangat religius. Pengajian di mana-mana oleh para habib dan tuan guru yang hanya memperkenalkan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.”
Baca Juga: Prabowo Minta Pendapat Soal Tambahan Ahmad di Depan Namanya
Dilengkapi oleh Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
