bakabar.com, JAKARTA – Pemerintah melaporkan realisasi penyerapan bantuan langsung tunai (BLT) Desa per 17 Agustus telah mencapai 55 % dari pagu sebesar Rp72 triliun.
“Kebijakan BLT Dana Desa berperan sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa produktif dan bergerak,” ujar Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam Dialog Media Center Komite Pemulihan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kamis (19/8) sore.
Pemerintah, kata Budi, terus berkomitmen mengoptimalkan penyaluran BLT Desa. Bantuan ini salah satu program Perlindungan Sosial dan bagian dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
Guna mempercepat penyaluran BLT Desa, pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa seluruh Indonesia. Serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur pemberian BLT Desa. Budi berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat miskin di tengah kebijakan pengetatan mobilitas.
Untuk BLT Desa ini, setiap keluarga menerima Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan. Syarat penerimanya, yaitu keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi Covid-19.
Kriteria keluarga miskin yang dimaksud adalah kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) sebagai penerima bantuan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
Oleh karenanya, kepala desa diharapkan dapat menyesuaikan jumlah KPM agar bantuan bisa disalurkan lebih cepat.
Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non-program keluarga harapan/bantuan pangan non-tunai, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, belum terdata (exclusion error), serta keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
"Pendataan dilakukan oleh kepala desa, dan jumlah penerima manfaat dapat ditambah, sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi rakyat akibat pandemi. Penambahan tersebut diputuskan atas dasar musyawarah desa, siapa yang berhak mendapatkan," ungkap Budi.
Budi menekankan prioritas dari penyaluran BLT Dana Desa ini adalah tepat sasaran dan adil, di mana setiap warga yang berhak akan mendapatkan hak bantuannya.
Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Wali Kota Tjhai Chui Mie menjelaskan penyaluran BLT Dana Desa melalui transfer PT Pos Indonesia telah tersalurkan hingga di atas 91%.
“Proses penyaluran ini berlangsung kondusif dan menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa BLT Dana Desa di Singkawang tersalurkan tepat sasaran, tidak ada pemotongan apa pun, dan terdokumentasikan dengan baik.
"Validasi dan akurasi data dilakukan oleh tim khusus dibantu anggota masyarakat setempat, sehingga kami memiliki data yang tepat by name dan by address untuk memastikan tidak ada kesimpangsiuran penyaluran," tambahnya.
Dalam dialog yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ipin Arifin mengapresiasi program jaringan sosial BLT Dana Desa. Juga Bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah.
Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan kerja terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
Bantuan tersebut dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya beli, sekaligus menggerakkan perekonomian, yang pada akhirnya juga akan menambah pemberdayaan ekonomi dan sumber daya lokal.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyebut bahwa BLT Dana Desa sangat penting dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian, sehingga harus terus dioptimalkan.
Desa, menurut Piter, hanya berkontribusi 14% dari PDB nasional. Namun demikian, selama pandemi, desa terbukti mampu menahan tingkat pengangguran terbuka sehingga lebih rendah daripada di perkotaan. Selain itu juga mampu menahan naiknya angka kemiskinan.
"Semoga program BLT Dana Desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi," harapnya.
Menyoroti perubahan penyaluran dari Rp300 ribu per bulan menjadi Rp900 ribu per 3 bulan disalurkan sekaligus, Piter menilai kebijakan tersebut positif. Karena nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik.
"Namun bantuan adalah bantuan, sifatnya adalah membantu. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bekerja seorang diri. Setiap pihak saling mendukung bekerja bersama-sama agar masyarakat segera bisa merdeka dari pandemi Covid-19," pungkasnya.
