bakabar.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan berencana menambah kepemilikan saham yang ada di PT Freeport Indonesia.
Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki kepemilikan Freeport sampai dengan 51 persen. Nilai kepemilikan tersebut mencatatkan pemerintah sebagai penguasan mayoritas perusahaan.
“Pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023, Jumat (28/4).
Baca Juga: Sempat Mengambang, Menteri ESDM Umumkan Nasib Izin Ekspor Tembaga Freeport
Rencananya pemerintah akan menambah kepemilikan perusahaan sampai dengan 10 persen. “Itu masih perkiraan terkait nilai pastinya akan disampaikan melalui oengumuman resmi,” imbuhnya.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia secara resmi mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024.
Relaksasi itu, diberikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif karena fasilitas pemurnian alias smelter baru Freeport di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur belum rampung.
Baca Juga: VW Bangun Industri Baterai EV di Indonesia, Bahlil: Kami Siap Mengawal
Keputusan diambil atas adanya force majeur karena pandemi Covid-19. Selain itu, juga berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (28) pagi.
“Secara aturan kan memang dilarang ekspor mulai Juni 2023, tapi di sisi lain, kita juga mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain dampak dari pandemi,” ungkap Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat (28/4).
