bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah Direktur Utama BUMN melapor kepada Komisi VI DPR RI. Terkait utang pemeritah yang tak kunjung dibayar.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang digelar tertutup.
Tapi saat di-doorstop, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo enggan membeberkan angka piutang BUMN dimaksud.
Baca Juga: Bina Karya Bukan Lagi BUMN, Tapi...
Hanya saja, pihaknya butuh dukungan secara politik dari Komisi VI. Untuk mendorong agar pemerintah segera membayarkan utangnya kepada perseroan.
"Intinya kami mendorong adanya percepatan pembayaran," ujar lelaki yang akrab disapa Tiko di Kompleks DPR RI, Rabu (20/9).
Tiko mengaku setiap tahunnya terdapat outstanding atau tagihan. Hal tersebut berkaitan dengan penugasan pemerintah kepada BUMN.
"Kali ini melaporkan penugasan, ya memang setiap tahun selalu ada outstanding dari penangguhan," katanya.
Dari perkara itu, Tiko menyebut perlunya regulasi yang jelas. Terutama mengatur penugasan pemerintah kepada perusahaan yang didasari pada anggaran fiskal yang memadai.
Penting untuk tahu. Kementerian BUMN memang mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN. Sejumlah poin sudah diusulkan.
Baca Juga: Perkuat Peran UMKM, Menteri BUMN Tutup Ratusan Anak Perusahaan
Dua di antaranya terkait penugasan BUMN harus berdasarkan usulan tiga Menteri. Serta, pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam satu waktu dengan pembagian dividen perseroan ke negara.
Ihwal penugasan harus disepakati atau diputuskan oleh tiga Menteri yakni, Menteri yang menugaskan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.
"Ada regulasi ke depan biar jelas antara kementerian teknis, kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, sehingga penugasan ini semua didasari dengan anggaran fiskal yang memadai," tutup Tiko.
