Pemkab Barito Kuala

Pelayanan Publik di Batola Diapresiasi Ombudsman Dengan Label Kualitas Tinggi

Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kepatuhan pelayanan publik.

Featured-Image
Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, menerima piagam penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, di Mahligai Pancasila, Rabu (17/1). Foto: Dokpim Batola

bakabar.com, MARABAHAN - Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kepatuhan pelayanan publik.

Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, di Mahligai Pancasila, Rabu (17/1).

Adapun penghargaan yang diberikan berkaitan dengan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang 2023.

Dinyatakan bahwa Batola memperoleh nilai 87,59 atau zona hijau kategori B (kualitas tinggi). Batola tepat berada di atas Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Kotabaru.

Itu merupakan peningkatan yang apik, mengingat Batola memperoleh nilai 65,50 atau zona kuning (kualitas sedang) dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang 2022.

Terdapat sejumlah unit pelayanan yang memberikan kontribusi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang 2023.

Salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menyumbangkan nilai 90,31 atau zona hijau kategori A.

Kemudian Dinas Sosial dengan nilai 89,95 atau zona hijau kategori A, serta Dinas Kesehatan dengan nilai 89,88 atau juga menempati zona hijau kategori A.

Selanjutnya empat instansi berada di zona hijau kategori B masing-masing PKM Mandastana dengan nilai 87,79, PKM Semangat Dalam 86,62 poin, Dinas Pendidikan 85,87 poin dan Dinas Dukcapil 82,73 poin.

Sejumlah kepala unit pelayanan yang memberikan kontribusi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang 2023 di Batola. Foto: Dokpim Batola
Sejumlah kepala unit pelayanan yang memberikan kontribusi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang 2023 di Batola. Foto: Dokpim Batola

Penilaian kepatuhan tersebut sudah berlangsung sejak 2015 dengan berbagai dasar hukum yang yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

"Penilaian yang dilakukan juga merupakan salah satu bentuk pencegahan," papar Hadi Rahman dilansir dari MNC Kalsel.

"Selain dalam konteks penyelesaian laporan masyarakat, kami juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan maladministrasi melalui penilaian kepatuhan ini," tambahnya.

Bentuk penilaian terdiri dari tiga kategori zona, yakni zona hijau untuk predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi.

Sementara zona kuning untuk predikat opini kualitas sedang. Kemudian zona merah untuk predikat opini kualitas rendah.

"Dalam penilaian kepatuhan 2022, hanya 5 pemerintah daerah di Kalsel yang berada di zona hijau. Namun dalam masa penilaian 2023, hampir semua berada di zona hijau," jelas Hadi.

"Rinciannya dari 14 pemda di Kalsel, 13 di antaranya menempati zona hijau dengan predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi," tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner