bakabar.com, JAKARTA - Penggagas Blok Politik Pelajar, Iqbal Ramadhan mengungkapkan bahwa pelarangan unjuk rasa pelajar dapat berpengaruh pada daya cipta berpendapat bagi pelajar sejak dini.
Kepolisian, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan bekerja sama dengan Pengawas dan Kepala Sekolah melakukan pelarangan dan mengantisipasi serta pencegahan keterlibatan pelajar dalam mengikuti aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Bisa berpengaruh daya cipta berpendapat sejak dini soalnya seakan akan kenapa sih kita tidak boleh? jadi menimbulkan ketakutan-ketakutan tersendiri," kata Iqbal saat dihubungi bakabar.com, Kamis (15/9).
Himbauan tersebut yang menjadi rujukan bagi sejumlah sekolah untuk mengeluarkan pengumuman larangan mengikuti unjuk rasa. Salah satunya yang dilakukan SMK 5 PGRI Jakarta .
Iqbal mengatakan bahwa para pelajar dituduh hanya ingin melakukan kerusuhan, dan ia menilai bahwa seakan-akan demonstrasi itu hanya milik mahasiswa saja. Padahal, menurutnya di undang-undang tidak dijelaskan bahwa demonstrasi hanya milik mahasiswa.
"Dilarang seakan akan pelajar itu tidak mempunyai cukup kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya dianggap masih hijau dianggap belum matang dan sebagainya," tegas Iqbal.
Menurutnya dengan polisi menghadang-hadang mobilitas pelajar, memperlihatkan bahwa Indonesia menunjukan tindakan otoriter. Ia menanyakan maksud dari kepentingan polisi sebagai penegak hukum yang datang ke sekolah jika tidak ada tindakan kriminal yang sudah dilakukan.
Ia menambahkan bahwa demonstrasi bukan bagian dari hal berujung pada tindak pidana seperti tawuran. Menurut Iqbal bukan hanya mahasiswa yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah, namun para pelajar juga merasakannya juga.
"Mungkin kalau polisi datang untuk sosialisasi stop tawuran ya kita dukung tapi ini kan demonstrasi. Kalau demonstrasinya kan tidak selalu berujung paada kerusuhan," terangnya.
Ancaman Sanksi Bagi Pelajar
Sejumlah sekolah di DKI Jakarta didatangi dan dijaga kepolisian menjelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM pada 13 September 2022, pada 9 September 2022.
Kapolda Metro Jaya bersama dengan Suku Dinas Pendidikan (Sudin) Jakarta Barat melakukan rapat koordinasi untuk membahas larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa.
Serta terdapat ancaman jika para pelajar ikut unjuk rasa, yaitu ancaman akan ditindak secara tegas, pemanggilan orang tua, pencabutan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar KJP. Bahkan sampai ada ancaman dikeluarkan dari sekolah.
Menurut Iqbal metode pembelajaran Indonesia hanya berputar pada hafalan jadi akhirnya kreatifitas pelajar tidak dibangun dan tidak dibiasakan yang berujung pada malas untuk berpikir serta menumpulkan daya kritis manusia.
"Sedangkan kalau menghafal bisa pakai teknologi komputer tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh teknologi yaitu mengkritisi, berkreatif, mencari celah sendiri," tutupnya.
Reporter: Resti
