Pasca Tragedi Minahasa, FKUB HST Deklarasi Jaga Kamtibmas di HST

bakabar.com, BARABAI – Pasca kejadian di Minahasa Sulawesi Utara, Forum Kerukunan Umat Beragama Hulu Sungai Tengah (FKUB HST) akan mengawal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Deklarasi damai ditunjukkan sebagai pernyataan sikap oleh FKUB.

Ada 3 pernyataan sikap yang diutarakan FKUB terkait tragedi di Minahasa. Pertama tidak terprovokasi dan tetap bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama.

Kemudian menolak segala isu SARA, hoaks dan ujaran kebencian dan menjaga situasi aman serta kondusif.

“Mari sama-sama kita pelihara kedamaian, kerukunan, ketenteraman dan keharmonisan antara umat beragama HST,” ucap mereka bersamaan saat pertemuan deklarasi damai diMakopolres HST, Minggu (2/1) sore.

Komitmen mereka untuk mengawal Harkamtibmas ditandai dengan membubuhkan tanda tangan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama maupun tokoh adat di HST.

Atas deklarasi itu, Kapolres HST, Danang Widaryanto juga berharap agar seluruh komponen dan elemen masyarakat turut serta berpartisipasi menjaga Sitkamtibmas.

“Seluruh masyarakat di HST mari bersama-sama memelihara situasi kondusif agar HST aman, damai dan sejuk,” kata Kapolres.

Wakil Bupati HST, Berry Nahdian Forqan berharap pertemuan yang difasilitasi Polres itu sebagai momentum bagi komponen masyarakat serta tokoh agama dan Pemkab.

Berdiskusi dan saling koordinasi terkait isu, kata Berry merupakan kunci dan langkah awal meminimalisir potensi-potensi ancaman perpecahan antar umat beragama.

Selain itu, sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah hal yang memicu konflik sosial dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama.

“FKUB sebagai wadah mediator, rekonsiliator dan fasilitator dalam memberikan rujukan dan inspirasi tentang kerukunan beragama agar tumbuh rasa saling percaya dan membangun opini publik tentang pentingnya hidup rukun,” kata Berry.

Melalui pendekatan itu, lanjut Berry, permasalahan yang dihadapi bisa diatasi.

“Saya yakin FKUB dibentuk bukan untuk kepentingan politis, namun semata dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan antar umat beragama dan menjaga keutuhan umat beragama di daerah,” tutup Berry.