Pemkab Barito Kuala

Pamit Kepada Seluruh ASN, Penjabat Bupati Batola Titip Pesan Khusus

Memutuskan pensiun dini, Penjabat Bupati Mujiyat berpamitan dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Barito Kuala (Batola) dalam upacara awal pekan,

Featured-Image
Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, berpamitan dalam upacara awal pekan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (29/7) pagi. Foto: Diskominfo Batola

bakabar.com, MARABAHAN - Memutuskan pensiun dini, Penjabat Bupati Mujiyat berpamitan dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Barito Kuala (Batola) dalam upacara awal pekan, Senin (29/7) pagi.

Keputusan Mujiyat mengambil pensiun diri sebagai ASN sejak 1 Agustus 2024, berkaitan erat dengan rencana mengikuti Pilkada Batola 2024.

Sebelumnya Mujiyat mengeklaim sudah menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Jenderal Kemendagri.

"Sebagai seorang profesional, saya harus menampakkan muka ketika datang dan pergi pun harus tampak belakang. Semoga semuanya dikaruniai umur panjang, hingga berjumpa kembali," ungkap Mujiyat ketika menjadi pembina upacara.

"Semoga hasil pekerjaan saya selama menjabat dapat memberi manfaat. Mudahan selanjutnya segera ditunjuk penjabat yang baru agar roda pembangunan terus berjalan," imbuhnya.

Dalam kesempatan terakhir menjadi pembina upacara sebagai penjabat bupati, Mujiyat berharap seluruh ASN di Batola meningkatkan disiplin, profesional sesuai tugas dan fungsi, serta mengembangkan jejaring.

Baca Juga: Tidak Tunggu Izin Mendagri, Penjabat Bupati Batola Mujiyat Pilih Pensiun Dini

Baca Juga: ASN di Batola Full Senyum, Besaran TPP Resmi Dinaikkan

"Manfaat jejaring itulah yang membuat Batola mendapatkan suntikan anggaran sebesar Rp400 miliar dari Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor," tegas Mujiyat.

Dari suntikan anggaran Rp400 miliar, sebanyak Rp300 miliar di antaranya digunakan untuk pemasangan pipa air bersih.

"Perbaikan infrastruktur air bersih tersebut berkaitan dengan pengentasan stunting. Diketahui prevalensi stunting di Batola masih 1 persen di bawah standar nasional," beber Mujiyat.

"Kemudian anggaran yang tersisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi total Rp120 miliar. Artinya pembangunan tetap berjalan normal tanpa mengurangi APBD," tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner