bakabar.com, JAKARTA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sesuai instruksi Gubernur Anies Baswedan mulai diterapkan hari ini, Senin (14/9/2020).
Langkah Anies Baswedan menerapkan PSBB di Jakarta lantaran, situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.
Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan soal PSBB banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari orang terkaya RI, yang juga Bos Djarum Budi Hartono.
Bos Djarum Budi Hartono sampai menulis surat ke Presiden RI Joko Widodo terkait diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan, Senin (14/9/2020).
Dilansir dari Kompas.com, dalam suratnya, pemilik konglomerasi bisnis Djarum Group ini menilai pemberlakuan PSBB oleh Gubernur DKI bukan langkah yang tepat.
Dia kemudian membeberkan sejumlah cara yang bisa dilakukan pemerintah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketimbang memberlakukan PSBB.
Baca juga : PSBB Total Diterapkan, IHSG Awal Pekan Bergerak Naik
Baca juga : PSBB DKI Jakarta Dimulai, Rupiah Berpeluang Menguat
Salah satu cara yang disarankan adalah penegakan aturan dan pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan sebagian kecil warga.
Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut menjadi wewenang Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya,” tulis Budi dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).
Saran selanjutnya, pemerintah usat maupun pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
Kapasitas isolasi ini bisa mencontoh kontainer isolasi yang dibangun di Port Singapore. Indonesia bisa membangun kontainer isolasi ber-AC di tanah kosong.
Kemudian, pemerintah perlu melaksanakan testing, isolasi, tracing (pelacakan), dan treatment. Sebab sejauh ini masih banyak kekurangan dam hal isolasi dan contact tracing.
Lalu, perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktifitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.
“Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu,” pungkas Budi.
