bakabar.com, BATULICIN – Eksistensi ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah menjadi topik bahasan utama pada Muzakarah Ulama dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Masjid Al Falah, Kecamatan Simpang Empat, Senin (07/10).
Seorang ulama dari Tanah Bumbu, Habib Husein bin Anis Al Jufri, menyampaikan saat ini eksistensi ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang merujuk pada teologi Asy’ariah dan pengikut 4 mazhab sedang mengalami ujian berat di tengah invansi ajaran transnasional yang masuk ke Indonesia dari Timur Tengah.
“Di Tanah Bumbu masalah ini baru muncul 3 tahun belakangan. Kalau di Indonesia, ya, sudah 10 sampai 15 tahun lalu,” ujar Habib Husein, kepadabakabar.com.
Ajaran itu, kata Habib Husein, memiliki karakter keras dan sering kali menyalahkan tradisi dan amalan yang sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, umumnya yang merujuk pada organisasi Nahdatul Ulama. Menurutnya, pengaruh ajaran yang disebut dengan “Wahabisme” harus dibendung sebelum terlambat.
Apalagi, tidak sedikit orang yang sudah terlibat gesekan antar mazhab, baik yang bersifat argumen, bahkan fisik. Tak jarang adu argumentasi itu juga melibatkan anggota majelis Al Khairat. Karenanya, jika ajaran itu menyebar di masyarakat, dampaknya dinilai berbahaya bagi ketentraman umat beragama.
Pengasuh Majelis Al Khairat itu juga melihat secara langsung bahwa pengaruh ajaran tersebut telah banyak membuat konflik di lingkungan masyarakat. Upaya untuk meredam konflik dengan cara dialog pun tak berhasil dilakukan.
“Sampai gesekan antara orang tua dan anak, kakek dengan cucu, sampai menutup masjid dan lain-lain. Dialog juga sudah sering dilakukan,” jelas Habib Husein.
Habib Husein pun meminta agar pemerintah daerah turun tangan mengatasi masalah tersebut. Ia juga meminta agar umat Islam yang berbeda pandangan untuk berhenti menyalahkan, membidahkan, bahkan mengharamkan tradisi yang mereka lakukan.
“Setidaknya bagaimana cara meminimalkan agar tidak lagi menyalahkan ritual ibadah yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Intinya itu,” kata Habib Husein.
Tak hanya Habib Husein, hal itu juga disampaikan sejumlah perwakilan dari ormas Islam lainnya. Sementara Ketua MUI Tanah Bumbu, KH. Fadli Muis, menyarankan agar ulama-ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dapat mengisi kajian-kajian rutin di tingkat kecamatan dan desa.
“Kita akan carikan solusi dan jalan keluarnya,” ujar KH. Fadli Muis.
Menyikapi hal tersebut, Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Sugianto Marweki, menyampaikan pihaknya selalu melakukan pengawasan. Apalagi pemerintah daerah sudah memiliki Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan.
“Di situ tak hanya kepolisian. Semua pihak juga terlibat. Setiap bulan ada rapat rutin,” ujar Kapolres.
Baca Juga:MRI-ACT Tanah Bumbu Bersama Puskesmas Pulau Tanjung Sosialisasikan Bahaya ISPA
Baca Juga:Dosen ULM: Tingkat Literasi di Tanah Bumbu Mengkhawatirkan
Reporter: Puja Mandela
Editor: Syarif
