bakabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rencana vaksinasi mandiri atau berbayar akan dijalankan tahun depan. Hal itu diberlakukan untuk masyarakat yang mampu demi mempercepat program vaksinasi Covid-19.
“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, juga untuk tahun depan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, kutip Detikcom, Selasa (24/8/2021).
Demi menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan terus mengupayakan menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Mulai tahun depan Indonesia juga diharapkan sudah bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri.
Pemerintah akan melanjutkan peningkatan kualitas anggaran kesehatan yang diarahkan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan dalam bentuk transformasi layanan primer melalui penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi).
Dalam RAPBN 2022, pemerintah merancang anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan yang minimal 5% dari APBN. Dari anggaran tersebut, alokasi untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun.
Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.
“Sampai Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan ini akan semakin meningkat. Pemerintah telah meminta agar selururuh pelibatan Pemda personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi target vaksinasi,” tutur Sri Mulyani.
Seperti diketahui, program vaksinasi mandiri atau vaksin berbayar sempat ingin diterapkan pada 12 Juli 2021 oleh pihak PT Kimia Farma Tbk.
Sayangnya rencana tersebut menuai banyak protes sampai diputuskan untuk ditunda, hingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juli 2021.
