bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Investasi tak punya profil lengkap tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Bahlil Lahadalia tidak tahu ada cela tambang ilegal di sana.
Saat ini megaproyek IKN terus dipasarkan ke investor. Ditawarkan dengan konsep kota hijau. Kontras sekali dengan eksistensi pertambangan ilegal di sekitarnya.
Pertanyaannya; bagaimana jika calon investor tahu? Atau, jangan-jangan ini yang jadi penghambat investasi di sana.
Baca Juga: Eks Timses Presiden Ikut Bekingi Tambang Ilegal di IKN!
Menteri Bahlil Lahadalia rupanya tak fokus ke situ. Ia hanya berfokus pada investasi. Sampai-sampai ia tak tahu objek yang dipasarkan dikepung pertambangan ilegal.
"Mana ada tambang ilegal. Kamu tahu dari mana?," ucapnya menjawab pertanyaan saat di-doorstop usai rapat kerja di DPR RI, Senin (4/9).
Tak tahu, atau pura-pura jelas tidak bisa disimpulkan. Pernyataan Bahlil harus dihormati.
bakabar.com coba memberikan gambaran kepada Bahlil. Bahwa data fakta eksistensi pertambangan ilegal itu bersumber dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) kaltim.
Mereka merincikan setidaknya ada 127 tambang ilegal. Itu baru yang terdeteksi. Selebihnya belum diketahui.
Tambang-tambang itu tersebar di dua kabupaten utama IKN. 16 titik di Penajam Paser Utara dan 111 di Kutai Kartanegara.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Tanggapi Serius Tambang Ilegal di IKN!
Data lain yang disodorkan ke Bahlil dari Kementerian ESDM. Mereka sempat mengendus 2.741 lokasi tambang ilegal sepanjang 2022. Terbanyak berada di sekitaran IKN.
Bermodal data-data itu, pertanyaan kembali dilempar pada Bahlil. Lagi-lagi, ia memberi isyarat tak tahu. "Tanya mereka (Jatam dan ESDM) aku gak tahu," tegasnya.
Tak masalah. Setidaknya Bahlil mengakui tak tahu banyak soal IKN. Ia hanya bertugas memasarkan. "Saya gak punya data itu. Kementerian Investasi gak punya," tutupnya.
