Kontroversi Bupati Meranti

Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti Terkait Ucapannya ke Kemenkeu

Mendagri Tito Karnavian menegor keras Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, karena pernyataannya soal 'Kemenkeu berisi setan atau iblis"

Featured-Image
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Kemendagri.

bakabar.com, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegor keras Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, karena pernyataannya soal 'Kemenkeu berisi setan atau iblis'.

"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dikutip dari detik.com, Selasa (13/12).

Menurut Suhajar, teguran ini disampaikan saat Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12).

Suhajar juga banyak memberikan nasehat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tutur Suhajar.

Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Hal ini penting disadari dan dilakukan.

Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.

"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," ungkap Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH).

Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.

"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," ucap Suhajar.

Editor


Komentar
Banner
Banner