bakabar.com, JAKARTA - Kasus jalan nasional Km 171 di Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan makin tak jelas. Belakangan, malah bikin malu.
Pikir saja. Semua perusahaan tambang di Tanah Bumbu diminta patungan. Mau terlibat atau tidak, mereka mesti ikut membiayai kerusakan di Km 171.
Ide itu datang dari Kementrian ESDM lewat Ditjen Minerba. Faktanya terungkap dalam rapat di DPRD Kalsel, Senin (19/6) tadi.
Baca Juga: Rapat Km 171 Tak Jelas, DPRD Kalsel Bakal Boyong Aktivis ke Pusat
Baca Juga: Lara Km 171 Tanah Bumbu: Mengadu ke Hasan Basry
"Ya nyatanya, mereka tidak bersedia," ungkap Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Bagi Supian ini rancu. Apalagi yang diminta oleh pusat adalah dana CSR. Ia tak sepakat.
"Maunya perusahaan yang berkaitan dengan jalan itu mengeluarkan uang khusus untuk perbaikan. Bukan dana CSR," tekannya.
Karena itu, ia berjanji akan ke Jakarta. Mendatangi Kementerian ESDM bersama aktivis di Kalsel.
Biar tahu saja. Berdasarkan informasi yang didapat apabahar.com, dari 83 perusahaan, hanya tiga yang bersedia membantu. Sisanya menolak.
Baca Juga: Berhasrat Bikin Jembatan Pulau Laut, Jangan Lupa Aib Km 171 Tanbu
Sebelumnya, arsitek senior Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel, Subhan Syarif juga menyoroti soal Km 171. Kata dia, pemerintah harus menentukan siapa yang bertanggung jawab.
"Pemerintah harus segera menentukan pola penanganan dan alternatif solusi serta biaya perbaikannya," katanya.
Paling Tidak Ada Kabar Baik
Di sisi lain, upaya ini juga ada baiknya. Sekalipun memalukan lantaran harus patungan.
Paling tidak, kerusakan di sana segera diperbaiki. Sudah sepuluh bulan. Terlampau lama dibiarkan.
"Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk itu," kata Agus Rismalian Noor, kepada bakabar.com, Selasa (20/6) pagi. Ia adalah kuasa hukum korban tragedi Km 171.
Katanya, sengkarut Km 171 ini sudah berlarut panjang. Saatnya ada langkah konkret. Apalagi jalur itu merupakan akses vital.
"Ini kan jalur penghubung antar kabupaten dan provinsi. Jadi sangat penting sekali," ucapnya.
Ia memberi dua jempol kepada perusahaan yang mau peduli. Paling tidak, itu jadi kabar baik.
Baca Juga: Gusar Senayan untuk Km 171 Tanbu, Habib Banua: Jangan Seperti Papua!
"Intinya, kami kuasa hukum warga yang terdampak mengapresiasi kepada perusahaan yang sudah mau menunjukkan kepeduliannya kepada publik," ungkapnya.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda perbaikan Km 171. Hanya sebatas pengurukan batu dan tanah. Selebihnya, tunggu saja.
