bakabar.com, JAKARTA - Pendiri INDEF, Didin S. Damanhuri menilai bersuaranya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang turut merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi sinyal pecahnya hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo.
“Megawati menilai bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran jadi cawapres adalah sebuah rekayasa hukum yang tidak boleh terjadi lagi,” katanya, Selasa (14/11).
Didin menjelaskan sikap Megawati yang menyatakan bahwa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK akibat pelanggaran etik berat menjadi angin baru di tengah praktek buruk demokrasi.
Baca Juga: Sekjen Gerindra Respons Megawati Soal Kecurangan Pemilu
Hal tersebut terlihat dari sikap Megawati yang belakangan ini sudah mulai mengendus beragam kecurangan. Beberapa yang terjadi seperti teror yang dirasakan Ketua BEM UI, mobilisasi jutaan baliho untuk pasangan Prabowo-Gibran, hingga dugaan penggunaan aparat.
“Masalahnya apakah Bawaslu mau mengusutnya?” kata Guru Besar IPB ini.
Selain itu, Didin juga meminta agar menghentikan praktek kekuasaan yang tak taat hukum seperti dengan melakukan sejumlah kecurangan menjelang terselenggaranya Pemilu 2024. Situasi kondusif jelang pemilu yang menurutnya yang paling ditunggu publik saat ini.
“Mudah-mudahan Presiden Jokowi mau mendengarkan suara Ketum Parpol yang sekarang menjadi pemegang suara terbanyak hasil Pemilu 2019,” jelasnya.
Baca Juga: Gibran Respons Pernyataan Megawati Soal Kecurangan Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati menyampaikan keputusan MKMK menjadi bukti kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
Ia merasa prihatin hal tersebut terjadi. Sebab, menurutnya konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti selurus-lurusnya.
Konstitusi, kata Megawati, tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun, konstitusi harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad dan cita-cita tentang bangunan tata negara yang disusun dan dikelola sebaik-baiknya.
“Apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani,” ujarnya.
Baca Juga: Dukung Prabowo-Gibran, Bobby Akhirnya Dipecat PDIP
Megawati menyampaikan rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Sebab, seharusnya hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, mewujudkan keadilan, dan mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia.
“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat mulai terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu sesuai hati nurani,” pungkasnya.
