bakabar.com, JAKARTA - Megaproyek IKN sudah menyerap 21,8 persen anggaran 2023. Jika dinominalkan, nilainya sebesar Rp6,4 triliun.
"Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen," kata Direktur Sistem Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Ludiro di Manokwari, Papua Barat, Jumat (29/9).
Angka itu adalah realisasi untuk klaster infrastruktur dan yang bukan. Diambil dari total pagu sebesar Rp29,4 triliun.
Baca Juga: UPDATE! Progres Proyek Bypass Banjarbaru-Batulicin Penyangga IKN
Lebih rinci, klaster infrastruktur dapat porsi lebih besar. Total Rp26,5 triliun. Yang sudah digunakan tercatat sebanyak Rp4,7 triliun.
Budget-nya digunakan untuk pembangunan Istana Negara dan kawasan inti pusat pemerintahan. Juga permukiman (tower rumah susun aparatur sipil negara dan hankam) dan jalan tol IKN.
Kemudian ada duplikasi Pulau Balang bentang pendek. Lalu pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan penanganan banjir Sungai Sepaku.
Selain itu, uangnya juga digunakan untuk pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sanggai, Pamaluan dan Tengin.
"Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian PUPR," jelas Ludiro.
Sedangkan untuk proyek klaster non infrastruktur dijatah Rp3 triliun. Uangnya untuk koordinasi, persiapan dan perencanaan pemindahan IKN. Juga rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga.
Kata Ludiro, uang non fisik itu juga digunakan untuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Plus dukungan pengaman Polri serta operasional Kepala Otorita IKN.
"Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Tersebar di beberapa kementerian atau lembaga," terangnya.
Baca Juga: Nasib Megaproyek IKN di Tangan Waskita
Jika dihitung sejak 2022 sampai 2024 nanti. Alokasi dana megaproyek IKN mencapai Rp75,5 triliun. Uangnya bersumber dari APBN.
Rinciannya; dari realisasi APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Kemudian Rp29,4 triliun di 2023 dan RAPBN 2024 sebesar Rp40,6 triliun.
"Tahun 2024 rencananya sudah mulai beroperasi. Meski belum sepenuhnya. Tetapi, sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN," tutup Ludiro.
