bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih jauh dari kata layak.
Ia memaparkan proyek relokasi ke Kalimantan Timur itu memiliki banyak kecacatan sehingga kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
"Masih jauh dari kata layak. Banyak tambang di sana-sini banjir kan, air bersihnya juga tidak ada, jadi bahayanya ada banjir, tambang dan air bersih tapi tidak dipublish oleh mereka yang mengurus IKN," ujarnya pada bakabar.com, Kamis (31/8).
Baca Juga: Top! 126 Tambang Batu Bara Ilegal Beking Aparat Kepung IKN
Kendati memiliki banyak kekurangan, IKN tersebut mau tak mau akan tetap dijalankan mengingat IKN ditargetkan menjadi warisan dari pemerintahan Jokowi.
"IKN ini ingin menjadi legacy, produk, kebijakan dari Jokowi yang belum tentu bagus dan rakyat belum tentu suka. Banyak yang menolak dan membuat petisi terkait persoalan IKN. Tidak tuntas sebenarnya IKN ini," tukasnya.
Ia menilai IKN sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar mengingat maraknya dunia politik ketika memasuki tahun 2024.
Baca Juga: Polri Ditantang Turun Tangan Usut Tambang Ilegal di IKN Nusantara
"Rakyat sebenarnya tidak butuh IKN, tapi karena sudah jadi kebijakan Jokowi pasti akan dieksekusi dengan segala kekurangan dan masalah di sana-sini," paparnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan tidak bisa merinci secara detail dampak yang akan terjadi di dunia politik pada tahun depan jika IKN terwujud. Namun ia turut pesimis bahwa IKN akan berdampak baik untuk Indonesia.
