bakabar.com, BALIKPAPAN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Balikpapan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Rabu siang (2/3). Mereka melayangkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah kota agar segera diselesaikan.
Terdapat enam tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa, yakni mendesak pemerintah meneyelesaikan persoalan banjir yang tak kunjung selesai. Sebab persoalan banjir di Balikpapan terbilang lama tak juga mendapat solusi.
“Saya lahir dan besar di Balikpapan, dari dulu sampai saat ini banjir juga belum tuntas,” teriak salah satu mahasiswa.
Tuntutan berikutnya mahasiswa mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas oknum yang melakukan aktivitas tambang di Kota Balikpapan. Sebab jelang akhir tahun 2021 lalu petugas mendapati aktivitas tambang ilegal di KM 24. Meski sudah ada yang ditetapkan tersangka, namun seorang pemodal tambang di lokasi tersebut hingga kini belum diketahui kabarnya.
“Usut tuntas persoalan tambang yang terjadi di KM 24,” seru mahasiswa.
Ketiga, mendesak pemerintah kota untuk segera menaikkan status Perwali No 12 Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Tambang Batubara untuk menjadi Perda. Keempat, mendesak Pemerintah Kota untuk menaikkan status Surat Edaran (SE) Nomor 551.2/0156/Dishub terkait pemberlakuan jam operasional angkutan barang.
Kelima, mendesak pemerintah kota untuk menyelesaikan persoalan krisis air bersih. Keenam, mendesak pemerintah kota untuk pemerataan distribusi air yang ada di Kota Balikpapan.
Sementara itu Wali Kota BaliikpapanRahmad Masud yang hadir di dalam mediasi dengan mahasiswa menganggap tuntutan mahasiswa sangat baik sebagai bahan evaluasi pemerintah kota. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan tahapan dalam penyelesaian permasalahan yang ada, yakni seperti banjir hingga aktivitas tambang.
“Persoalan sudah on proggres semua, masalah banjir, tambang. Ya kalau langsung selesai semua ya nggak bisa juga, tapi kan ini bagus lah untuk menjadi evaluasi,” pungkasnya.
