bakabar.com, JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik KPK. Lembaga ini mesti memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
Kata Luhut, perbaikan itu harus dilakukan. Sehingga meminimalisir operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya dengan digitalisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Dengan digitalisasi ini, KPK membantu kami membuat digitalisasi untuk e-katalog, untuk Simbara, untuk sistem logistik nasional ini, semua," ucapnya di Gedung KPK Jakarta Selatan, Selasa (18/7) pagi.
Baca Juga: Luhut ke Kenya, Bahas Investasi Panas Bumi hingga Impor Ternak
Selain itu, menurutnya digitalisasi ini juga membantu Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya. Juga menunjang ekosistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Ini semua kerjaan dalam pencegahan (korupsi)," kata Luhut. Yang pasti, perbaikan sistem digitalisasi KPK ini menghemat anggaran dan meningkatkan pendapatan dari pajak.
Karena itu Luhut meminta publik tak heboh. Lantaran menganggap kinerja KPK menurun karena jumlah operasi tangkap tangan (OTT) berkurang.
"Jangan drama-drama. Kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Itu kampungan, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, makin banyak penghematan, itu success story-nya," ucapnya.
Baca Juga: IMF Minta RI Longgarkan Kebijakan Ekspor Nikel, Begini Respons Luhut
Lagipula, kata Luhut, KPK punya tiga fungsi utama. Perbaikan sistem, pencegahan dan penindakan. "Saya ulangi ya, penindakan itu terakhir," imbuhnya.
Di bagian ini, Luhut coba memberi pemahaman untuk publik. OTT yang sering terjadi lantaran sistem yang masih memungkinkan terjadinya ruang untuk korupsi. Karena itulah, KPK mesti berbenah.
"Tapi kita semua ini pengen liatnya penindakan aja. Senang drama. Padahal yang dilakukan KPK menurut saya sangat banyak. Tapi tidak banyak yang tau program yang dibuat sekarang, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi simbara, hampir semua itu menghemat mungkin ratusan triliun," pungkasnya.
