bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan SKPD se-Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (02/01).
Dalam rakor ini dibahas terkait penyusunan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Selain itu, juga memastikan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru. Seperti pengumpulan bahan dan penyusunan laporan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dan penyampaian progress laporan capaian SPM pada Triwulan IV oleh SKPD pengampu.
Baca Juga: Berikut Link Live Streaming Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya
Selanjutnya, persiapan penyambutan jemaah haul Guru Sekumpul oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, dan persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif oleh SKPD terkait.
Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin menyampaikan keinginanya untuk di 2024 ini kegiatan yang belum terlaksana dapat dilaksanakan, di atensinya Dinas PTSP yang memiliki PR terkiat Mal Pelayanan Publik Digital.
“Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan ditahun 2024, untuk itu segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Diskominfo untuk merealisasikan Mal Pelayanan Publik Digital ini agar mempermudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Dia menekankan PR terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 14.000 titik. Juga lahan pemakaman yang masih perlu diatur agar tertata lebih bagus lagi.
"Aksesnya juga, dan jika perlu dibangunkan musala," sambungnya.
Baca Juga: Kebakaran di Mentawa Baru Hulu Kotim, Tujuh Barak Ludes Ludes
Sementara untuk Program RT Mandiri, di catatannya pada 2023 kemarin masyarakat paling banyak mendapat bantuan didaerah hulu. Sehingga pada 2024 ini dirinya meminta agar merata dapat dirasakan kelompok masyarakat yang berada ditengah-tengah antara hulu dan hilir.
“Kemarin banyak yang melaksanakan bioflok, ternak kambing dan lain-lain. Ke depan kita cari Pokmas untuk pengolahannya, seperti ikan diolah jadi abon, kerupuk dan sebagainya untuk menjadi nilai tambah dan berkelanjutan. Setelah itu baru kita fokus dihilir untuk penjualannya,” ujarnya.
Tentunya, Rakor Pimpinan SKPD yang dilaksanakan setiap awal bulan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap SKPD berperan secara optimal dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
