bakabar.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tak respect jika DPRD Kalsel pergi ke Kementerian ESDM. Mengurus Km 171 di sana, mereka anggap buang-buang waktu.
"Lebih baik pertemuan itu digelar di jalan nasional yang longsor akibat tambang itu," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Kamis (6/7) siang.
Kata dia, cara itu jauh lebih efektif. Kementerian ESDM mesti menengok langsung titik longsor. Biar tahu. Jadi tak sekadar nyeloteh.
Baca Juga: Ditagih Perbaiki Km 171 Tanah Bumbu: Adaro Indonesia Pikir-Pikir
"Kami juga diundang untuk ikut ke Jakarta. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa," ucapnya
Tapi tak masalah jika DPRD Kalsel mau menagih langsung kejelasan Km 171 di kementerian. Yang penting ada hasil. Kata Kisworo, jangan pulang dengan tangan kosong.
"Yang penting perbaikan itu jangan menggunakan uang rakyat. Harus murni dari perusahaan tambang," tegasnya.
Terutama perusahaan tambang yang memicu kerusakan itu. Jangan sampai mereka justru tak dimintai tanggung jawab.
Baca Juga: Progres Kusut Km 171 Tanbu: Kapolri Jangan Lembek!
Di bagian ini, Kisworo juga menuntut Kapolri Listyo Sigit dan Kapolda Kalsel Andi Rian untuk bersikap tegas. Kata dia, penegakan hukum harus dijalankan.
"Kejahatan lingkungan ini harus diusut. Kalau tidak dilakukan, makan ini akan menjadi citra buruk Polri. Jadi tolong jangan lembek," ketusnya.
Terakhir, ia mendesak Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor turun tangan. Meminta pemerintah pusat mengevaluasi seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel.
Baca Juga: Ide Rancu Penanganan Km 171 Tanbu: Habib Banua Berang!
"Pusat harus segera mengevaluasi dan mengaudit seluruh perizinan industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar. Jangan sampai perusakan lingkungan menjadi-jadi," tutupnya.
Biar tahu saja. Legislator Kalsel bakal mendatangi kantor Kemenangan ESDM di Jakarta, Jumat (6/7) besok. Mereka juga mengajak berapa aktivitas untuk menyuarakan tragedi Km 171.
