bakabar.com, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD), Jenderal Dudung Abdurrachman menyerukan kepara para prajurit untuk tak berpihak dalam gelaran Pemilu 2024.
Sebab TNI mesti netral dan independen dalam gelaran politik praktis.
"Yang jelas, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, persiapan dalam rangka Pemilu 2024, kepada kodam, kodim, koramil, bahwa pegang teguh netralitas. Jangan sampai ada yang coba-coba memihak salah satu calon," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa (5/9).
Baca Juga: Pejabat Langgar Netralitas ASN dalam Politik di Jember, Ada Nama Bupati!
Dudung menerangkan prajurit TNI mesti tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Presiden Jokowi.
"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada panglima TNI, kepada presiden, ya, kita harus netral," ujarnya.
Di sisi lain, para purnawirawan TNI juga diingatkan agar tak memengaruhi prajurit aktif untuk mendukung salah satu calon.
"Saya lihat ada purnawirawan dukung-mendukung, silakan, itu (mereka) secara pribadi; tetapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif sehingga memengaruhi mereka mendukung salah satu calon," jelasnya.
Baca Juga: Ikut Safari Politik Anies, 4 ASN di NTB Langgar Netralitas
Ia pernah meminta kepada para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana, lokasi, maupun baret, saat melakukan aktivitas politik, karena itu berpotensi mendapat pemahaman keliru dari publik.
Penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah diberhentikan dengan hormat, yaitu mengundurkan diri atau purnawirawan, diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan Surat Telegram Kasad Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.
Dudung mengatakan netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI AD berkomitmen tidak akan terlibat dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD.
