bakabar.com, BANJARBARU – Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru, ATR/BPN, pihak Kodim, serta Camat dan Lurah Cempaka melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait sengketa lahan yang terjadi di Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, Selasa (20/5).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menyuarakan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di kawasan tersebut yang selama ini diklaim sebagai milik TNI. Namun di sisi lain juga masuk dalam kawasan eks Program Transmigrasi dari pemerintah pusat.
“Kami turun langsung untuk memverifikasi aspirasi warga. Dugaan sengketa ini perlu kami cek di lapangan agar ada kejelasan. Ternyata, memang ditemukan di dalam area yang diklaim milik TNI juga terdapat luasan lahan bekas program transmigrasi,” papar Rizky.
Rizky menjelaskan bahwa sistem penetapan lahan di masa lalu banyak menggunakan metode patok tanah. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan langsung untuk memastikan keberadaan dan posisi patok-patok tersebut.
“Sekarang baru beberapa titik yang kami survei, dan masih akan berlanjut ke titik lainnya. Kita ingin memastikan, secara konkret, lokasi-lokasi ini benar sesuai peta maupun realitas di lapangan,” tambahnya.
Setelah proses verifikasi ini, ATR/BPN Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti dengan pengukuran berdasarkan koordinat dan skala radius di dalam peta untuk memperjelas batas-batas yang sebenarnya.
Sementara Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menegaskan bahwa survei langsung hari ini telah memberikan kejelasan awal terhadap posisi patok dan batas-batas lahan bermasalah.
“Kalau sebelumnya masih berdasarkan laporan saja, hari ini kita langsung melihat kondisi di lapangan. Sudah ada patok-patok yang kami temukan, dan ini menjadi titik penting dalam proses penyelesaian,” jelas Ririk.
Ririk menambahkan bahwa seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan verifikasi pada hari itu juga, baik terhadap klaim versi TNI maupun program transmigrasi.
“Beberapa titik patokan milik TNI yang berukuran 5x5 meter juga sudah ditelusuri,” lanjutnya.
Ririk berharap proses ini menjadi awal dari solusi menyeluruh bagi masyarakat. “InsyaAllah, dengan adanya verifikasi lapangan, semua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan ini dengan baik. Harapannya ada titik terang dari permasalahan ini,” ucapnya.
Perwakilan dari pihak TNI, Suharjono, menyambut baik langkah ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyelesaikan sengketa secara terbuka dan damai.
“Dengan adanya verifikasi bersama pihak transmigrasi dan tim di lapangan, kami berharap permasalahan ini bisa segera ada kejelasan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak,” cetusnya.
