bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) meminta agar koperasi nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam hal penyaluran BBM subsidi. Dengan begitu diharapkan dapat tetap sasaran.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan salah satu yang perlu dilakukan dengan digitalisasi. Dengan begitu, koperasi akan memperkuat akuntabilitas dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.
"Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time," katanya Teten melalui keterangan ditulis Minggu (18/9).
Hal tersebut disampaikannya pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah.
Teten menerangkan PT CUSO Digital Indonesia dilibatkan dalam proses digitalisasi KUD Mino Saroyo. Perusahaan tersebut merupakan salah satu teknologi provider portal IDX Coop. adapun saat ini telah dibangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan koperasi.
Aplikasi CUSO nantinya juga mencatat seluruh anggota dalam database koperasi. Sehingga hal tersebut dapat mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Cilacap. Dengan begitu diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.
Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat memonitor penggunaan BBM oleh nelayan yang melaut. Termasuk juga mencacat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.
"Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat," terangnya.
Teten juga memastikan pihaknya akan membantu pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan mengundang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Dengan begitu, kata Teten, ekosistem bisnis nelayan dapat diperbaiki bersama.
Hal tersebut menurutnya juga sejalan dengan UU Cipta Kerja bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah diperbolehkan dikelola oleh koperasi. Dengan begitu, Teten mendorong agar nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh ikan hasil tangkapan nelayan.
"Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM," kata MenkopUKM.
Dengan begitu, koperasi dapat memilah jenis ikan, termasuk akan didistribusikan ke beberapa pasar seperti pasar tradisional, pasar modern, hingga pasar ekspor.
"Sehingga nelayan hanya fokus melaut saja," pungkasnya.
Reporter: Dian Finka
