bakabar.com, BALIKPAPAN - Konflik agraria di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih saja terjadi. Beberapa waktu lalu tiga warga Desa Telemow Kecamatan Sepaku diperiksa Ditreskrimsus Polda Kaltim.
Mereka dilaporkan oleh PT ITCI Kartika Utama. Sebab, dianggap menduduki lahan perusahaan atau penyerobotan lahan. Ketiga warga itu antara lain Sakius Sape, Marthen Sulo dan Titus Tomangke.
Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Polres PPU pada tahun 2019. Namun karena tidak ada kejelasan, Polda Kaltim pun menarik kasus ini. Dan baru pada Kamis (14/9) warga kembali dimintai keterangan penyidik.
Baca Juga: DPR Desak Kapolri Sigit Evaluasi Polda Riau Usut Konflik Agraria
Tuduhan yang dilaporkan PT ITCI Kartika Utama dianggap tidak berdasar. Secara kepemilikan lahan, warga sudah menempati lebih dulu jauh sebelum perusahaan berdiri.
"Masyarakat di sana itu lebih dulu ada dari pada perusahaan itu. Jadi dari mana ceritanya jika masyarakat ini yang mengambil lahan PT ITCI Kartika Utama,” jelas kuasa hukum warga, Fathul Huda, Senin (25/9).
Baca Juga: DPR Berjanji Gelar Rapat Gabungan Usut Tambang Ilegal Kepung IKN
Pun dikatakan Ardiansyah yang juga kuasa hukum warga. Warga tidak akan angkat kaki. Masyarakat setempat akan tetap bertahan dan tidak akan pergi. Sekalipun ada iming-iming dari pemerintah dan perusahaan.
Untuk itu tim advokasi warga berharap ada klarifikasi dari warga setempat. Bahwasa, warga tidak pernah merebut atau mengambil. Bahkan masuk dalam kawasan lahan milik PT ITCI Kartika Utama.
“Kami mewakili warga dan masyarakat di sana memiliki hak yang sama sebagai warga negara juga. Berhak untuk mendapat kehidupan yang layak dan mencari ekonomi juga,” tutupnya.
