bakabar.com, JAKARTA - Km 171 Tanah Bumbu makin runyam. Jelang ultah setahun tragedi itu, belum ada yang terselesaikan satupun.
"Penanganan kerusakannya belum. Siapa si biang keroknya juga belum," ucap pemerhati sosial Kalsel, Anang Rosyadi, Kamis (7/9).
29 September ini, tragedi tanah longsor di sana genap setahun. Anang heran, kok bisa selama itu. Ia curiga, ada yang main-main.
Ia lantas membandingkan kasus-kasus lain yang cepat ditangani. Seperti di Binjai, Sumatera Utara. Baru-baru ini jalan di sana sigap diperbaiki.
Baca Juga: Jelang Ultah Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, PUPR Tak Berkutik!
Sebelumnya juga ada kerusakan serupa. Di Lampung. Jalannya langsung diperbaiki setelah Presiden Joko Widodo merasakan sensasi melintas di sana.
Jika disebut karena viral, Anang tak sepakat. Faktanya, tragedi Km 171 juga gencar di suarakan. Tak hanya lewat pemberitaan atau media sosial. Tapi juga aksi langsung.
"Ini memalukan. Jokowi dikadalin, dipermainkan kementerian. Pembantu-pembantunya sendiri," tudingnya.
Tudingan begitu, ia anggap wajar. Karena selama ini kesannya kementerian saling lempar tanggung jawab. Antara PUPR dan ESDM. Padahal presiden sudah memberi isyarat untuk segera ditangani.
Terbaru, PUPR mengeklaim sudah menyiapkan budget untuk perbaikan Km 171. Tapi mereka belum bisa menangani. Takut salah. Dan katanya, bisa bikin rugi negara.
Km 171 lalu kembali dilempar ke ESDM. PUPR meminta kementerian yang mengurusi alam dan mineral itu menetapkan status tragedi tanah longsor itu. Apakah karena tambang, atau bencana alam.
Baca Juga: Menteri ESDM Menghindar Ditanya Status Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
"Mereka masih saling lempar. Maka kuncinya ini di presiden. Jangan sampai dipermainkan terus," ucapnya.
Anang punya usul. Kembalikan saja wewenang mineral dan batu bara itu ke daerah. Seperti dulu. Kata dia, dengan begitu, tak ada yang main mata.
"Kalau sekarang kontrol daerah lemah dan eksploitasinya berlebihan. Akhirnya pemimpin daerah juga main mata dengan berlindung ke pemerintah pusat," sangkanya.
Sekali lagi, ia meminta presiden memberi instruksi langsung ke kepolisian. Atau Menkopolhukam. Agar segera melakukan eksekusi.
