bakabar.com, PALANGKA RAYA — Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengakui belum memahami secara keseluruhan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Dirinya hanya memahami secara sepintas dan garis besar saja.
Hal tersebut disampaikannya saat menemui ratusan mahasiswa yang melakukan aksi lanjutan penolakan UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kalteng, Kamis (15/10).
Kendati demikian, ia menyakinkan para mahasiswa, bahwa tidak ada pemimpin yang berniat mencelakakan dan menyengsarakan masyarakat.
“Yakin dan percayalah itu. Karena selain pertanggungan di dunia juga di akhirat nanti,” ujarnya.
Menurut Bendahara DPD PDI-P Kalteng ini, secara garis besar UU Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan masyarakat.
“Hampir 13 juta pengangguran di Indonesia. Mau dikemanakan kalau tidak ada investor. Kalian satu dua tahun lagi akan mencari kerja. Mau kemana kalau tidak ada lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Walaupun begitu, ia memastikan akan membawa tiga orang perwakilan mahasiswa untuk menemaninya ke Jakarta menghadap DPR RI guna menyampaikan aspirasi mereka.
“Jadi tolong disiapkan naskah dan drafnya. Kalau menolak, tolong kasih alasan yang jelas,” ucapnya.
Namun Wiyatno enggan menuruti kemauan mahasiswa yang menuntut pernyataan sikap dari anggota DPRD Kalteng menolak UU Cipta Kerja.
“Bukan kapasitas saya untuk itu. Kalau saya melakukan itu melampaui kewenangan saya. Saya wakil rakyat untuk Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Dalam hal ini, sebagai lembaga memang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi. Sedangkan tugas DPR RI untuk membuat UU.
“Kami di daerah hanya menampung dan menyalurkan aspirasi adik-adik. Silahkan kalian berembuk, siapa orangnya yang ditunjuk. Saya pastikan aspirasi kalian akan saya bawa ke Jakarta,” imbuhnya.
Akibatnya para mahasiswa akan kembali melakukan aksinya setiap Kamis, sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh wakil rakyat dari Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno saat menemui ratusan mahasiswa. Foto-Istimewa
