bakabar.com, JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatan diklaim mencapai 81,4 persen.
Hal ini merujuk pada survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research yang dirilis pada Minggu (7/5).
"Sebanyak 81,4 persen publik merasa puas terhadap kinerja Jokowi, menjadikannya sebagai tantangan bagi para capres yang hendak berlaga pada Pemilu 2024 mendatang," kata Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni.
Baca Juga: Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi
Menurut Vivin tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang hanya tersisa 1,5 tahun tidak lepas dari keberhasilan dalam menjaga perekonomian tetap stabil di tengah guncangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Sekitar 12,3 persen dari 81,4 persen tersebut bahkan menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi.
Tingkat kepuasan publik juga mencapai rekor tertinggi dalam rentang setahun terakhir, angka paling rendah pun bertengger pada 77,8 persen yang tercapai pada survei Desember 2022.
"Aspek terbesar dalam beberapa waktu terakhir adalah dicabutnya pembatasan mobilitas (PPKM) yang memungkinkan masyarakat bisa menikmati mudik Lebaran, dengan lonjakan jumlah pemudik yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung, Warga Kalimantan Titip Curhatan
Tingginya kepuasan publik di penghujung periode kedua Jokowi, menurut Vivin, menjadi tantangan tersendiri bagi tokoh-tokoh yang ingin maju ke arena pencalonan capres.
"Pemerintahan Jokowi telah membentuk standar kinerja yang tinggi sehingga publik tentu memiliki ekspektasi yang tinggi pula," tambahnya.
Dia menilai batasan masa jabatan dua periode yang bakal menghasilkan pergantian kepemimpinan membuat publik berharap presiden selanjutnya bisa mempertahankan hingga meningkatkan capaian yang ada.
Selain itu, masih ada sejumlah masalah yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Sebanyak 16,8 persen saja yang masih merasa tidak puas, sekaligus menjadi angka terendah dalam kurun setahun.
Di antaranya, hanya 2,0 persen yang menyatakan tidak puas sama sekali dan sisanya tidak tahu atau tidak jawab sebesar 1,8 persen.
"Yang terbaru, terbongkarnya skandal pejabat yang hidup bermewah-mewahan mendorong digulirkannya perampasan aset terhadap kekayaan hasil korupsi atau kegiatan ilegal lainnya," ujar Vivin.
