bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta lebih banyak kolaborasi pihak swasta untuk mengidentifikasi karakteristik dan tantangan usaha kecil dan mikro yang akan bermanfaat sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan.
“Dalam upaya mendorong usaha kecil naik kelas pemerintah memerlukan dukungan dan masukan mengenai karakteristik dan membedakan usaha kecil dan usaha mikro maupun usaha menengah, sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin saat memberikan sambutan dalam Launch of Study Findings Small Firm Diaries di Jakarta, Kamis (22/6).
Deputi Rudy menyampaikan koordinasi yang baik antara lembaga serta kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan UMKM serta penyusunan kebijakan yang lebih baik berbasis multi program dan produk yang sangat penting untuk mengatasi hambatan UMK dan mengakselerasi kemajuan UMKM.
“Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat untuk memperluas inklusifitas dan literasi keuangan, mendorong stabilitas pendapatan, meningkatkan akses pembiayaan dan meningkatkan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja,” ucapnya.
Baca Juga: Devisa Hasil Ekspor, Kemenko Perekonomian: Menunjang Pembangunan
Kemenko Perekonomian mencatat jumlah UMKM saat ini mencapai sekitar 64 juta usaha dan didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60 persen. UMKM juga berkontribusi terhadap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60 persen dari total investasi.
Guna mendorong lebih banyak kontribusi UMKM agar posisinya tetap kokoh sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, pemerintah pun gencar mendorong berbagai program. Seperti, transformasi UMKM dari informasl menjadi formal, transformasi digitalisasi, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai pasok dan rantai nilai global, serta mendorong inklusi keuangan ekspor produk UMKM.
Upaya tersebut terlihat dari hampir 22 juta atau 73 persen dari target 30 juta UMKM telah on board ke dalam ekosistem digital. Dari sektor pembiayaan pemerintah juga telah meningkatkan alokasi dana kredit usaha rakyat (KUR) menjadi sebesar Rp450 triliun dari yang sebelumnya Rp373 triliun. Usaha super mikro pun mendapat KUR bunga rendah yakni 3 persen.
Namun, UMKM khususnya usaha skala kecil dan mikro masih memiliki beberapa hambatan, seperti rendahnya akses pembiayaan, lemahnya manajemen keuangan usaha yang menyebabkan buruknya arus kas serta masih banyaknya pelaku usaha mikro yang terjebak dengan rentenir dikarenakan ketidakmampuan memenuhi persyaratan pembiayaan dari perbankan.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Buka Lowongan Buat Desain Grafis Minimal Lulusan S1
Oleh karenanya, Rudy berharap hasil kajian Small Firm Diaries mengenai 162 usah kecil di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai masukan dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terkait UMKM khususnya usaha kecil.
“Selain itu diharapkan kajian ini dapat mendorong agar UMKM naik kelas, mengakselerasi upaya modernisasi koperasi melalui kolaborasi berbagai pihak antara lain pemerintah asosiasi usaha swasta dan juga akademisi,” tuturnya.
Adapun hasil kajian Small Firm Diaries salah satunya adalah usaha kecil mewakili bagian tengah yang tak terlihat, berbeda dari usaha mikro maupun usaha yang lebih besar dan lebih profesional. Usaha kecil berada di antara formal dan informal yang mengalami volatilitas pendapatan signifikan sepanjang tahun.
Usaha kecil juga cenderung mencocokkan pendapatan dan pengeluaran setiap bulan yang menunjukkan usaha keci kekurangan modal kerja atau likuiditas dan jarang mengamnil risiko operasional yang dapat menyebabkan arus kas bulanan menjadi negatif.
