bakabar.com, JAKARTA - Tingginya volume kendaraan di DKI Jakarta menyebabkan persoalan kemacetan di ibu kota tak kunjung teratasi. Upaya Pemda DKI Jakarta untuk memecah kemacetan dengan Electronic Road Pricing (ERP) mulai diragukan.
Saat disinggung perkara kemacetan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi mengklaim bahwa pihaknya hingga saat ini masih mencoba untuk menemukan solusi atasi kemacetan Jakarta.
“Ya di titik-titik tertentu itu kan uji coba. Memang gak semua solusi transportasi bisa selesai,” ungkapnya pada Senin (27/2).
Baca Juga: Pj Heru Rancang Program Bedah Kampung Kumuh Baru di Jakarta
Ia menegaskan meski kemacetan masih terjadi di Jakarta, beberapa upaya lain juga masih dilakukan. Sebelumnya ERP sempat digadang-gadang akan mengurangi volume kendaraan pribadi di Jakarta, namun dalam proses uji cobanya kemacetan masih terjadi.
“ERP juga bukan satu-satunya,” terangnya singkat pada awak media.
Sebelumnya, wacana ERP kerap alami penolakan. Beberapa demonstrasi menolak ERP didominasi oleh pengguna kendaraan bermotor seperti ojek dan ojek online.
Baca Juga: Tekan Stunting di DKI Jakarta, Pj Heru Minta Maksimalkan Monitoring Posyandu
Alasan penolakan pun beragam. Mulai dari dicurigai akan merugikan pengendara, hingga akan memberatkan pekerja harian seperti ojek online.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat berusaha dikonfirmasi terkait penerapan ERP dan kelanjutan nasibnya, ia tak memberi jawaban. Baik telepon maupun pesan daring juga tidak mendapat jawaban.
