bakabar.com, SAMARINDA – Mimpi Pemerintah Provinsi Kaltim meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) bakal segera terwujud. KEK di Kabupaten Kutai Timur itu dijadwalkan akan diresmikan 21 Maret mendatang.
Molor dari target awal, KEK yang digadang-gadang menjadi pusat hilirasi produk sawit Kaltim itu akan diresmikan langsung Presiden Joko Widodo dari KEK Bitung Sulawesi Utara (Sulut). KEK, sebelumnya, ditarget resmi pada 25 Februari lalu.
Kepastian ini disampikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim H Ichwansyah.
Terkait hari pelaksanaan peresmian, menurut dia, masih menunggu agenda resmi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK).
“Hingga saat ini belum ada kepastian hari pelaksanaan. Awalnya 12 Maret tetapi Bitung siapnya 21 Maret. Kapan pun harinya kita tetap wajib mempersiapkan diri,” kata Ichwansyah didampingi Kepala Disperindagkop UMKM Fuad Assadin di Ruang Rapat Tenguyun Lt.4 Kantor Gubernur Kaltim, dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Sabtu (9/3).
Rapat finalisasi persiapan peresmian Maloy di Bitung terkait mempersiapkan undangan yang hadir, prasasti, video dan teleconference (vicon) serta baliho dilakukan, Jumat (8/3) kemarin.
Vicon, menurut Asisten II, dilakukan antara Gubernur Isran Noor di Kaltim dengan Presiden Joko Widodo di Bitung Sulut. Rencananya dilaksanakan di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.
“Kalau Bupati Kutim di Bitung. Berarti Pak Gubernur video conference dengan Presiden di HOB. Tapi tetap harus dipastikan siapa di sana dan siapa di sini,” tegasnya.
Baca Juga: Pemilu Serentak 2019, Gubernur: Kaltim Masuk Zona Hijau
Belum lama ini, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi meninjau langsung sejumlah fasilitas yang sudah terbangun di sana. Mulai jalan utama kawasan, sarana pelabuhan, jaringan listrik dan perkantoran, hingga pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
Keberadaan KEK MBTK bisa menjadi sarana pemacu pertumbuhan perekonomian daerah khususnya untuk komoditas sawit. Adanya hilirisasi produk sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sawit.
"Maloy menjadi kawasan ekonomi yang harus diwujudkan. Ini sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi dari pengelolaan SDA tidak terbarukan menjadi SDA terbarukan dan berkelanjutan," jelas Hadi.
Menurut Hadi Mulyadi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu terus dibangun untuk mendorong laju pertumbuhan daerah. Salah satunya adalah pembangunan KEK MBTK.
Dengan demikian, diharapkan ke depan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) dan produk domestik bruto (PDB) akan terangkat dari hilirisasi yang dikembangkan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
"Kita sudah bertekad, ke depan tidak semuanya crude palm oil (CPO) Kaltim diekspor, tapi harus sudah diolah menjadi berbagai produk turunan dari kelapa sawit. Yang jelas melalui KEK MBTK, kita harus wujudkan keunggulan kompetitif daerah ini," kata Hadi.
Sebagai pengingat, ada tiga syarat dari Dewan Nasional KEK Pusat terkait pengoperasian, sesuai sesuai Pasal 12 ayat 1 UU No. 39/2009 tentang KEK.
Pertama, kesiapan infrastruktur dan fasilitas kawasan seperti lahan, jalan, listrik, air, tempat pembuangan limbah, drainase, batas kawasan dan kantor administrasi;
Kedua, kelembagaan dan SDM yang meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pengelola KEK itu sendiri; ketiga, perangkat pengendalian administrasi yang meliputi sistem pelayanan perizinan, dan sistim pelayanan pengelolaan kawasan.
Dari pengamatan Komisi I DPRD Kaltim sebelumnya, ketersediaan listrik sebagai fasilitas kawasan mesti segera dipenuhi jika ingin mengejar operasional KEK dalam waktu dekat.
Baca Juga: Kembangkan Nuklir, Gubernur Kaltim: Berapa pun Saya Biayai
Editor: Fariz F
