bakabar.com, JAKARTA - Institute for Research and Empowerment (IRE) menilai persoalan desa saat ini yang paling mendesak adalah mengenai kedaulatan desa. Penambahan dana desa tak sepenuhnya menjadi solusi utama.
"Problemnya kedaulatan desa belum diakui oleh negara," kata Direktur Eksekutif IRE, Dina Mariana kepada bakabar.com, dikutip Jumat (26/1).
Pasalnya, kata dia, kondisi tersebut membuat perencaanan hingga penganggaran tidak sepenuhnya diberikan kepada desa. Membuat kewenangan desa sejauh ini menjdi lemah.
"Maka berapapun anggarannya, desa pasti hanya menjadi obyek saja," ungkapnya.
Baca Juga: Cak Imin Ingin Tambah Dana Desa, INDEF Ingatkan Rasio Kemandirian
Meski begitu pihaknya senang bila desa diberikan anggaran yang cukup. Dengan catatan pemerintah pusat bisa menghormati kewenangan desa sepenuhnya.
Adapun saat ini desa mendapat alokasi dana rata-rata di sekitar Rp 1 miliar. Namun titipan program pemerintah banyak sekali ke desa dengan administrasi yang rumit.
Karena itu bisa dibayangkan kalau desa mengelola anggaran Rp 5 miliar maka akan banyak program titipan. Hal itu yang membuat pengelolaan desa bakal semakin rumit.
"Dana desa hanya sedikit yang bisa dialokasikan membiayai kewenangan desa. Banyak program titipan yang akhirnya membuat desa tidak leluasa. Mulai dari ketahanan pangan, stunting, desa siaga, dan lain-lain," jelas dia.
Baca Juga: Crowdfunding, Bisa Halau Warga Desa ke Kota? Ini Kata Sosiolog
Karena itu, menurutnya, kecukupan anggaran harus diiringi dengan kewenangan desa. Dina mewanti-wanti agar tidak ada lagi program-program titipan. Namun, perencanaan dan penganggaran semua harus berbasis di desa.
"Kewenangan harus diikuti juga dengan kecukupan anggaran," pungkasnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan menggelontorkan dana desa hingga Rp 5 miliar per desa jika terpilih. Penambahan anggaran dana desa ini sebagai langkah untuk menahan laju urbanisasi sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi desa.
