bakabar.com, JAKARTA - Mabes TNI Angkatan Darat membantah jika mobil dinas Kodim 1002/Barabai yang menewaskan tiga orang korban nyawa membawa BBM hasil langsiran.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menegaskan BBM yang dibawa itu untuk kegiatan karya bakti TNI.
Bukan seperti yang beredar di masyarakat bahwa adanya dugaan praktik pelangsiran BBM.
"Jadi begini, itu kan kodim sedang melaksanakan karya bakti TNI untuk mengerahkan alat berat, sehingga untuk BBM itu diperlukan," ungkap Hamim Tohari saat dikonfirmasi bakabar.com, di Jakarta, Kamis (13/10).
Baca Juga: Mobil Dinas TNI Tewaskan 3 Warga Barabai, Mabes AD Buka Suara!
Hamim menjelaskan BBM itu digunakan untuk kepentingan umum, yakni kegiatan karya bakti TNI di wilayah LAU pengerasan jalan 3,5 kilometer. Sepanjang lokasi pondok pesantren di Desa Wawai, Batang Alai Selatan, HST.
Karenanya, Hamim menilai akan sulit untuk membawa alat berat itu terlebih dahulu ke SPBU.
"Sehingga didoronglah bahan bakarnya dari Kodim," jelasnya.
Hamim menegaskan bahwa tidak ada praktik penjualan BBM ilegal. Banyaknya BBM yang diangkut untuk mendukung kegiatan karya bakti untuk mengoperasionalkan wilayah kodim tersebut.
Baca Juga: Angkut Jeriken, Mobil TNI Seruduk 3 Warga di Barabai Kalsel
"Jadi tidak ada dugaan praktik pelangsiran ya jelas," pungkasnya.
Sebelumnya telah terjadi insiden mobil TNI menabrak sebuah poskamling. Imbas kejadian menewaskan tiga korban nyawa.
Diantaranya Rusnah dan cucunya yang masih berusia 4 bulan. Selain itu, mobil TNI yang dikemudikan oleh Syarif ini turut menewaskan seorang pelajar berusia 13 tahun.
Saat ini pelaku tabrakan maut, yakni Syarif seorang warga sipil sudah ditangani dan ditahan di Polsek Labuan Amas selatan.
"Karena Syarif adalah warga sipil maka peoses penanganan dan hukumannya dilakukan di polsek labuan," kata Hamim Tohari.
Sedangkan untuk pemilik kendaraan, yang merupakan anggota Kodim, saat ini sedang diperiksa oleh Sudenpom VI/2-1 Kandangan.
"Untuk diperiksa sejauh mana kesalahannya nanti akan dilakukan hukum bagi yang bersangkutan," lanjut Hamim.
