bakabar.com, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan terus memperkuat strategi transformasi ekonomi daerah melalui percepatan hilirisasi industri.
Langkah ini diarahkan untuk mengubah pola ekonomi yang selama ini bergantung pada komoditas mentah menjadi ekonomi bernilai tambah.
Target besar yang dicanangkan adalah menjadikan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8,1 persen di akhir periode RPJMD 2025–2029.
Pembangunan ekosistem logistik dan industri tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mengintegrasikan seluruh pendukung ekonomi daerah.
"Gerbang logistik bukan hanya soal membangun pelabuhan besar, tetapi bagaimana seluruh jaringan pendukung seperti kawasan industri, jalan, jembatan, energi, air bersih, hingga pusat distribusi dapat terkoneksi dengan baik," papar Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti.
Pemprov Kalsel tengah memperkuat sejumlah kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga di Tanah Bumbu yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024.
Selain itu, pemerintah juga mendorong rencana pengembangan KEK sekaligus Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kotabaru serta penguatan kawasan industri di Batulicin, Jorong, dan Banua Enam.
Untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, pusat distribusi provinsi juga dipersiapkan melalui tiga klaster utama Banjarbakula, Banua Enam, dan Saijaan Bersujud.
"Keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta," beber Astuti.
Dukungan pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga diperlukan untuk penyelarasan kebijakan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan fasilitas investasi.
Sementara pemerintah kabupaten/kota berperan dalam kesiapan lahan, tata ruang, perizinan, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan akan menggunakan skema multi-source financing atau pembiayaan dari berbagai sumber. Investasi kawasan industri akan didorong melalui badan usaha dan investor, sedangkan infrastruktur pendukung didukung melalui APBN, APBD, BUMN, hingga Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu proyek pendukung yang dipersiapkan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Tanah Bumbu–Kotabaru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar.
"Infrastruktur air bersih ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menunjang aktivitas industri," jelas Astuti.
