bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalsel, H Suripno Sumas menilai Kalsel masih perlu menggalakkan hutan kemasyarakatan.
Pendapat ini dikemukakan ketua Pansus Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 pasca studi banding ke Sulawesi Selatan (Sulsel) pekan lalu.
Di Sulsel, Suripno terkesan dengan cara pemerintah setempat melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antara lain menggalakkan hutan kemasyarakatan.
“Memang upaya mereka (Pemprov Sulsel) belum menampakkan hasil maksimal atau yang signifikan, karena program penggalakkan hutan kemasyarakatan baru tahun 2017,” ujar dia, dikutip bakabar.com dari Antara.
Baca Juga: Dilaporkan Money Politics, Tamliha Tetap Tenang
Dengan sistem hutan kemasyarakatan yang bermitra kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat, dirinya berkeyakinan dapat mencegah atau setidaknya meminimalkan karhutla.
Dengan sistem hutan kemasyarakatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat pemilik hutan akan merasa bertanggung jawab agar kawasannya tidak sampai terbakar.
Begitu pula jika terjadi karhutla di sekitar hutan kemasyarakatan miliknya, akan segera berupaya mengatasi atau menanggulangi agar jangan sampai meluas dan menambah kerusakan hutan dan lahan.
Baca Juga: Bawaslu Balangan Serahkan Hasil Pemilu ke Pusat
“Dengan sistem hutan kemasyarakatan tersebut, juga baik secara langsung maupun tidak langsung membantu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalsel yang mencapai ratusan ribu hektare,” kata alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Editor: Fariz F
