bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Kalsel dan Kaltim masuk daftarnya.
Karena itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar kepala daerah dan Forkopimda segera melakukan tindakan. Pasalnya inflasi tinggi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
"Biasanya kebutuhan sembako itu meningkat, di hari-hari biasa saja, saat ini kenaikan sudah sangat signifikan, oleh sebab itu segera lakukan upaya persiapan, masih ada waktu," kata Tomsi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/10).
Baca Juga: Bupati Kukar Minta Desa Ikut Andil Menekan Inflasi
Ditambah, dengan tingginya tingkat inflasi, dikhawatirkan dapat mengancam perekonomian negara dan merusak tatanan struktur ekonomi.
"Saya minta rekan-rekan kepala daerah dan Forkopimda untuk memahami posisi daerah masing-masing dan dapat melakukan upaya yang lebih baik lagi," ujarnya.
Di samping itu, masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) juga patut diwaspadai. Pasalnya, pada periode tersebut, harga bahan pokok biasanya akan mengalami kenaikan.
"Kita harus mengantisipasi ke depan berkaitan dengan adanya kampanye di bulan November-Desember," kata Tomsi.
Biar sekalian tahu. Berikut sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dalam beberapa monggu terakhir. Merujuk data Kemendag.
Posisi paling tingga ada Bangka Belitung (Babel) kemudian disusul Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku Utara, Jogjakarta, Maluku.
Ada juga Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Papua Barat, dan Jawa Tengah. "Ini sepuluh provinsi tertinggi," terang dia.
Tomsi juga mengungkapkan untuk kota dengan inflasi tertinggi. Di antaranya Tual 4,26 persen, Baubau 3,92 persen, Sibolga 3,40 persen.
Baca Juga: Disperindag Kukar Gelar Operasi Pasar di 128 Titik untuk Tekan Inflasi
Kemudian, Ternate 3,34 persen, Yogyakarta 3,30 persen, Kendari 3,30 persen, Probolinggo 3,18 persen, Surabaya 3,14 persen, Samarinda 3,14 persen, dan Cirebon 3,07 persen.
"Untuk 10 kota terendah ada Kota Gorontalo, Manado, Palopo, Jayapura, Banda Aceh, Tanjungpinang, Jambi, Pekanbaru, Palangkaraya, dan Gunungsitoli," tambahnya.
Sedangkan untuk sepuluh kabupaten terendah di antaranya Kabupaten Bungo, Mamuju, Indragiri Hilir, Bone, Bulungan, Sintang, Kotawaringin Timur, Tabalong, Aceh Barat, dan Bulukumba.
Kemudian kabupaten tertinggi yakni Manokwari, Belitung, Merauke, Mimika, Sumenep, Banggai, Sikka, Kotabaru, Sumba Timur, dan Banyuwangi.
Tidak hanya itu, Tomsi juga menyoroti kabupaten/kota dengan tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu ke III bulan Oktober 2023.
Daerah itu di antaranya Bolaang Mongondow sebesar 6,19 persen, Gorontalo 5,86 persen, Bitung 5,73 persen, Lombok Timur 4,82Z persen, Bolaang Mongondow Selatan 4,68 persen, Bone Bolango 4,58 persen, Bolaang Mongondow Timur 4,53 persen.
Lalu, Tomohon 4,32 persen, Halmahera Selatan 4,29 persen, Mamasa 4,18 persen, Kepulauan Sangihe 4,06 persen, Muna Barat 4,01 persen, Minahasa Utara 4,01 persen, Sumba Tengah 3,92 persen, dan Nias Barat 3,86 persen.
Baca Juga: Kukar Sukses Tangani Inflasi, Sunggono Ungkap Strateginya
Tomsi menyebutkan sejumlah kabupaten/kota dengan IPH terendah antara lain Halmahera Utara, Pesisir Selatan, Kupang, Pidie Jaya, Manokwari Selatan.
Selanjutnya, Aceh Tenggara, Bengkulu Selatan, Aceh Tamiang, Nunukan, Subulussalam, Solok Selatan, Timor Tengah Selatan, Tapanuli Selatan, Tebing Tinggi, dan Paser.
"Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang baik inflasi maupun IPH-nya dapat mengendalikan dengan baik," pungkasnya.
